TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir tiga tahun. Menurut anak buah Sri Mulyani itu, ada berbagai macam kebijakan yang dimiliki Indonesia dan menjadi pembelajaran untuk mengahadapi tantangan ke depan.

Pertama, kata Suahasil, di awal-awal pandemi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia berharap beleid itu memberikan lanskap ekonomi yang baru.

“Rangkaian itu bukan kebetulan. Jadi kalau mau melihat Indonesia apa yang akan terjadi pada 5 tahun atau 10 tahun ke depan lihat reformasi struktural yang kita taroh sebagai landasan kita bekerja,” kata Suahasil dalam acara virtual Indonesia Economic Outlook 2023 yang disiarkan langsung di akun YouTube PT Sarana Multi Infrastruktur pada Selasa, 20 Desember 2022.

Baca: Menperin Sebut Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Sri Mulyani: Kita Akan Hitung

Kemudian yang kedua adalah UU Hamonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang terbit pada 2021. Suahasil mengatakan, di dalam peraturan tersebut, ada berbagai macam reformasi, mulai administrasi, kebijakan pajak, hingga pajak karbon--meskipun belum diaplikasikan.

“Tapi di situ ada, berarti secara politik kita sudah diberi ruang menetapkan menjalankan pajak karbon,” tutur dia. “Tidak semua negara di dunia memiliki pajak karbon.”

Dia mengingatkan pajak karbon bukanlah alat untuk mencari-cari sumber penerimaan negara. Tujuan pajak karbon, kata dia, agar Indonesia bisa memenuhi janji net zero emission. Pajak karbon pun akan menjadi mekanisme dan alternatif untuk memastikan emisi setiap sektor itu bisa terkontrol.

“Kalau mau mengkompensasi lewat pasar, monggo kita siapkan pasar karbon, enggak bisa mengkompensasikan pasar, mengkompensasi lewat negara monggo bayar,” ucap Suahasil.

Reformasi struktural ketiga adalah untuk memperbaiki tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yakni UU Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD. Peraturan yang diteken awal 2022 itu mengatur hubungan keuangan hingga komplementaris antara pemerintah dan daerah. “Transfer ke daerah itu sekitar 25-30 persen dari belanja APBN, kita tata,” ujar dia.

Keempat, yang baru saja disetujui oleh DPR RI, adalah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Semuanya dikontruksikan selama pandemi Covid-19 kurang dari tiga tahun.

Baca juga: Resmi Disahkan, Berikut Lima Poin Krusial UU PPSK Versi Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.