Bahlil Ungkap Alasan Softbank Batal Jadi Investor IKN: Enggak Fair, Enggak Cincai

Rabu, 14 Desember 2022 20:20 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Bahlil, Indonesia menginginkan model investasi yang adil, atau saling menguntungkan bagi negara dan investor.

Bahlil menuturkan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia juga mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke bos Softbank itu.

Baca: Bahlil Sebut Negara Asal Investor IKN: UEA, Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Eropa

Proposal Softbank tak menguntungkan negara

"Padahal proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, enggak untung ke negara," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen pada Rabu, 14 Desember 2022.

Advertising
Advertising

Dia pun memberikan contoh tawaran yang disampaikan Softbank. Salah satunya adalah mereka ingin yang menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Enggak fair, dong. Enggak cincai, dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," tutur dia.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin didikte. Menurut Bahlil, pengusaha atau investor tidak boleh mengatur negara. Begitu pula dengan negara yang tidak boleh sewenang-senang kepada pengusaha. Karena pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Itu yang dalam bahasa saya, enggak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara enggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," ucap Bahlil.

Namun, Bahlil menambahkan, meski Softbank batal berinvetasi untuk proyek IKN, masih banyak investor yang berminat. Dia mencatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru yang berasal dari beberapa negara.

Selanjutnya: "IKN itu investornya sudah ada,..."

<!--more-->

"IKN itu investornya sudah ada, dari Uni Emirat Arab (UEA), Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, itu ada," tutur Bahlil.

21 negara Eropa tertarik investasi di IKN

Sementara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan ada 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN. Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya.

Bambang menyatakan ketertarikan negara-negara tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius. "Supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," kata Bambang dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Selain Bambang Susantono, juga ada Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos. Sedangkan perwakilan dari Uni Eropa di antaranya berasal dari Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya.

Otorita IKN sebelumnya mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Pemerintah kedua negara itu telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN.

Tak hanya negara-negara Uni Eropa, IKN juga menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Dua negara lain yang sebelumnya menyatakan tertarik bekerja sama adalah Korea Selatan dan Arab Saudi.

Lebih jauh, Bambang mengatakan pihaknya terbuka bagi investor IKN mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu.

MOH KHORY ALFARIZI | ANTARA

Baca juga: Menkumham Benarkan Revisi UU IKN Agar Bisa Didanai APBN, Begini Pro Kontranya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

2 jam lalu

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

Kejati Bali membuka peluang berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Bali usai menetapkan Bendesa Adat Berawa sebatersangka pemerasan investor.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

12 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

Banjir Selutut Orang Dewasa Menggenangi Sepaku, Begini Penjelasan Otorita IKN

13 jam lalu

Banjir Selutut Orang Dewasa Menggenangi Sepaku, Begini Penjelasan Otorita IKN

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw membenarkan banjir menggenangi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Jumat, 3 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

1 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

1 hari lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

2 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

2 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya