Luhut, Sri Mulyani, hingga Moeldoko Bicara Subsidi Sepeda Motor Listrik

Selasa, 13 Desember 2022 07:19 WIB

Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung terkait sepeda motor listrik pada Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dalam rangkaian KTT G20 di Bali Collection, Nusa Dua, Bali, Sabtu 12 November 2022. Pameran tersebut diikuti 28 produsen otomotif. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik salah satunya sepeda motor listrik. Saat ini, pemerintah masih menggodok kebijakan dan besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bertenaga listrik tersebut.

Beberapa pejabat telah menjelaskan rencana tersebut, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Liuhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Baca: Sri Mulyani Buka Suara Soal Subsidi Sepeda Motor Listrik Tahun Depan

Berikut pernyataan mereka soal subsidi kendaraan listrik:

1. Subsidi motor listrik Rp 6,5 juta

Advertising
Advertising

Luhut memperkirakan besaran subsidi bakal berkisar Rp 6 juta per unit sepeda motor. "Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi,” ujar Luhut pada acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa, 29 November 2022.

Adapun jumlah subsidi untuk kendaraan roda dua dia menyebutkan subsidi di negara tetangga Thailand yang nilainya Rp 7 juta. “Mungkin Rp 6 juta? Di Thailand mungkin Rp 7 juta, mungkin kita Rp 6,5 juta kira-kira berkisar segitu," ucap Luhut.

Saat ini, menurut Luhut, pemerintah masih menggodok kebijakan dan besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bertenaga listrik tersebut. Dengan memberikan subsidi, pemerintah berharap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan.

2. Kebijakan subsidi motor listrik tengah dibahas

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka Suara soal rencana pemerintah memberikan subsidi untuk mereka yang ingin membeli sepeda motor listrik mulai tahun depan. Ia menekankan rencana atau skema pemberians usbsidi sepeda motor listrik tersebut hingga kini masih didiskusikan.

"Ini sedang dibahas. Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 12 Desember 2022. Ia berujar pembahasan masih berlanjut lantaran harus memperhitungkan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Sri Mulyani, memastikan saat ini kebijakan itu belum final. "Nanti akan dibahas dulu," kata Sri Mulyani saat ditemui di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

3. Mekanisme subsidi dan besaran masih digodok

Kepala Staf Presiden Moeldoko juga menjelaskan bahwa pemerintah masih membahas soal subsidi kendaraan listrik. Ia mengatakan, besaran subsidi hingga bagaimana mekanisme subsidi kendaraan listrik masih digodok pemerintah.

“Besarannya bisa dihitung apakah berdasarkan watt atau kWh-nya apakah seperti itu nanti, kita lagi dalami,” tutur dia dalam acara Electric Vehicle Funday yang disiarkan langsung melalui akun Instagram @kemenhub151 pada Ahad, 20 November 2022

Untuk mekanisme pemberian subsidi kendaraan listrik, kata Moeldoko, akan memperhatikan sejumlah pihak yang akan terlibat, bengkel, yang memiliki sepeda motor, dan pemerintah. Hal itu juga masih dibahas dan diatur.

“Termasuk yang mau beli motor juga kapan diberikan subsidinya, apakah pada saat keluar BPKB-nya atau pada saat transaksinya dan sebagainya, ini sedang diatur,” ucap Moeldoko.

Selanjutnya: 4. Subsidi bakal turunkan biaya...

<!--more-->

4. Subsidi bakal turunkan biaya konversi motor listrik

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan insentif atau subsidi bakal menurunkan biaya konversi kendaraan listrik yang kini masih mahal. Bantuan dari pemerintah diharapkan bisa mengurangi hingga separuh dari biaya konversi.

Hingga kini, Budi Karya pun menyebutkan insentif untuk kendaraan listrik masih dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga. Dari hitung-hitungannya, subsidi bisa memangkas biaya konversi hingga setengahnya.

Ia mencontohkan bila sepeda motor yang berusia 5 hingga 10 tahun hendak dikonversi menjadi motor listrik, dibutuhkan biaya sekitar Rp 15 juta. "Kan mahal. Kalau disubsidi separuhnya, katakan lumayan hanya (biaya konversi setelah disubsidi) Rp 7,5 juta," kata Budi Karya di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis, 24 November 2022.

5. Diprioritaskan bagi masyarakat yang butuh

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan subsidi akan lebih banyak diberikan untuk sepeda motor konversi dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik. Pemerintah akan memprioritaskan subsidi untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, misalnya ojek online atau ojol.

Ia berharap pemberian subsidi itu mampu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. “Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan juga mampu mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060,” ucap Arifin.

Arifin menilai selain mengurangi emisi, penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi devisa impor fosil. "Kemudian kita juga bisa kurangi kalau terjadi krisis-krisis kaya kemarin, kita enggak terlalu besar dampaknya, apalagi kalau ini terlaksana secara konsisten," katanya beberapa waktu lalu.

6. Subsidi bikin industri lebih agresif

Sementara Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dampak adanya subsidi kendaraan listrik. Menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Indra Darmawan, hal itu jelas berdampak positif ke investasi, meski subsidi tersebut masih rencana.

“Itu jelas akan berdampak positif. Justru lebih agresif lagi (industrinya),” ujar dia di sela acara The 10th Annual US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Desember 2022.

Indra menjelaskan bahwa subsidi tersebut akan memberikan dorongan positif bagi perkembangan industri kendaraan listrik. Bahkan di luar, kata dia, ada beberapa program subsidi, salah satunya adanya cash back saat pembelian kendaraan listrik. “Di luar negeri malah lebih agresif lagi,” kata dia.

Selain itu, adanya subsidi tersebut akan meningkatkan investasi untuk industri kendaraan listrik. “Nampaknya kita juga sedang memikirkan untuk lebih bagaimana caranya untuk lebih agresif lagi,” ucap Indra.

Baca juga: Dampak Subsidi Kendaraan Listrik ke Investasi, BKPM: Jelas Positif, Industri Lebih Agresif

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

7 jam lalu

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

Luhut pun sempat bertanya soal keseriusan Elon Musk meluncurkan roket ke Mars dan menawarkan peluncuran roket Starship dapat dilakukan di Biak, Papua

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

20 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Dishub Sumut Perketat Aturan dan Adakan Sosialisasi Usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

1 hari lalu

Dishub Sumut Perketat Aturan dan Adakan Sosialisasi Usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Kecelakaan bus siswa SMK Lingga Kencana membuat Dishub Sumut ambil kebijakan perketat aturan hingga kemenhub akan terapkan aturan jangka pendek.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

1 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya