TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.

“Diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur,” ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 1 Desember 2022.

Baca: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Rincian anggaran belanja 2023

Dari angka tersebut, pemerintah pusat membelanjakan anggaran Rp 211,1 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp 95 triliun. Serta pembiayaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai Rp 86 triliun.

“Belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai Rp 316,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

Bendahara negara tersebut mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun.

Untuk belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

“Dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triluin,” tutur dia.

Sementara, belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi tahun depan mencapai Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp 60 triliun.

Selanjutnya: Adapun anggaran perlindungan sosial ...

<!--more-->

Adapun anggaran perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Di mana pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.

Sementara untuk ketahanan energi nilainya sebesar Rp 341,3 triliun. Angka tersebut termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi. “Serta belanja di bidang energi,” ucap Sri Mulyani.

Kualitas belanja harus diperbaiki

Sri Mulyani meminta agar kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki. Menurut dia, belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang detail dan pemahaman kondisi lapangan pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna.

“Juga berbasis manfaat dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi. Ini akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi belanja negara yang baik,” kata dia.

Dia mengatakan hal itu akan mendukung tercapai target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sinergi belanja antara pusat dan daerah, Sri Mulyani menilai, menjadi sangat penting ini terus didukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.