Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Selasa, 29 November 2022 15:20 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah berperan penting menjadi shock absorber saat negara mengalami pandemi Covid-19. APBN menjadi jaring pengaman ketika pendapatan negara turun akibat melemahnya penerimaan pjak dan konsumsi lantaran pembatasan sosial masyarakat.

"Di pemerintah ketika penerimaan negara turun, tapi kesehatan memerlukan tambahan, perlindungan sosial memerlukan tambahan maka belanja tidak boleh turun. Kalau turun berarti pemerintah menjadi procyclical,” ucap Suahasil dalam acara Wealth Wisdom Mindfully Recovery PermataBank di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 September 2022.

Menurut dia, anggaran negara berbeda dengan anggaran dunia usaha dan keluarga. Pemerintah, kata dia, harus mengambil kebijakan fiskal untuk menggenjot konsumsi. APBN pun akhirnya menjadi katalis untuk menambah pengeluaran serta mengingkatkan kegiatan ekonomi.

Baca: Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Ketika kondisi ekonomi membaik, pemerintah harus tetap mengelola kebijakan fiskal agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif, investasi meningkat, dan laju ekspor tak terganggu. “Konsumsi pemerintahnya kita turn down.” “Kalau istilahnya kita bilang fiskal anggaran pemerintah itu harus menjadi shock absorber, ini yang kita lakukan,” kata Suahasil, mengimbuhkan.

Advertising
Advertising

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan. Menurut dia, tiga tahun pagebluk telah menyadarkan negara bahwa aspek kesehatan menjadi bagian sangat fundamental bagi kehidupan manusia.

Selama pandemi, kata Suahasil, penyebaran virus Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, aktivitas masyarakat terhenti karena pembatasan kegiatan fisik.

“Kalau kita dibilang bekerja dari rumah bahkan beribadah dari rumah, itu adalah urusan sosial musti kita tangani,” ujar dia.

Efeknya saat semua warga berada di rumah, tidak ada kegiatan ekonomi di luar. Dari kejadian tersebut, Suahasil mengatakan pemerintah tidak ingin krisis pandemi berlanjut ke krisis keuangan.

“Enggak boleh. Dan saya rasa hampir tiga tahun kita berhasil di dalam mengarungi pandemi ini,” ucap Suahasil.

Di sisi kesehatan, dia melanjutkan, pemerintah selalu mencoba menangani semaksimal mungkin agar pandemi surut. Suahasil mencontohkan, pemerintah mengupayakan vaksin saat keberadaannya belum ada, alat pelindung diri (APD), sampai meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit yang kurang.

“Pembelajarannya ke depan ini, sektor kesehatan yang sangat penting yang akan sangat fundamental untuk kita,” tutur dia. Isu sosial, ekonomi, dan kesehatan, tutur dia, menjadi tiga hal penting yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pemburukan pada masa depan.

Baca: Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya