TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan hingga 26 November 2022, pukul 18.00 WIB, realisasi keuangan sebesar Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.

Sementara realiasi fisiknya sebesar 75 persen. Di antaranya untuk program padat karya tunai realisasi keuangan saat ini sebesar Rp 12,97 triliun atau 85,8 persen dari total pagu anggaran Rp 15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja 661.000 orang atau 80,8 persen dari target 798.000 orang.

“Prognosisnya penyerapan tahun anggaran 2022 sebesar 96,04 persen dengan menyisakan potensi sisa anggaran sebesar Rp 4,81 triliun. Terutama pada Ditjen Sumber Daya Air sebesar sebesar Rp 1,39 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,53 triliun,” tutur Basuki, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2022.

Baca: Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Dia mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian mengalami perubahan-perubahan. Dari yang semula disampaikan ke Komisi V DPR RI senilai Rp 100,59 triliun, kata dia, kini menjadi Rp 121,4 triliun atau bertambah sekitar Rp 20,81 triliun.

Menurut dia tambahan anggaran itu pertama berasal dari luncuran surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 2,3 triliun. “Antara lain untuk pembangunan daerah irigasi dan pembangunan seperti jalan dan jembatan,” ujar dia.

Kedua, kata Basuki, dari percepatan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 7,13 triliun. Dana tersebut digunakan untuk Indonesia tourism development project untuk program lima destinasi wisata super prioritas dan national affordable housing program (NAHP).

“Juga untuk strategic irigasi modernization and urgent development (SIMURP), dan dam operational improvement and safety project, ini untuk rehabilitasi dam-dam existing yang ada,” ucap dia.

Ketiga berasal dari penyesuaian rupiah murni sebesar Rp 11,38 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, ASEAN Summit, dan MotoGP serta penanganan dampak bencana di Jawa Timur, Sulawesi Barat, NTT, NTB, dan Banten.

“Serta tambahan untuk lembaga manajemen aset negara, untuk pembebasan lahan serta pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Basuki.

Sehingga, Basuki melanjutkan, dari yang anggaran awal senilai Rp 100,59 triliun menjadi Rp 121,4 triliun.

Baca: Menteri PUPR Bantah Menpora Zainudin Amali soal Renovasi GBK: Nggak Ada

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini