TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada produk impor untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR juga meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Dia menuturkan, perintah presiden kini tak lagi sebatas mengutamakan produksi dalam negeri, tetapi melarang impor.
Baca: PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN
"Sekarang perintahnya dilarang impor, apalagi yang menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi. Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN [tingkat komponen dalam negeri] dan itu saya jaga betul," kata Basuki, dikutip Sabtu 26 November 2022.
Untuk itu, dia berharap semua elemen yang terlibat sama-sama memajukan industri konstruksi Tanah Air dengan nilai-nilai perjuangan dalam membangun Indonesia ini. Basuki berharap jajaran Kementerian PUPR juga tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut. Dia bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non-TKDN.
Menanggapi hal itu, Vice Presiden Tatalogam Group Stephanus Koeswandi sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Tanah Air. Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
“Dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, otomatis industri Tanah Air juga ikut berkembang. Dampaknya pemulihan ekonomi nasional juga dapat segera terwujud,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya memajukan industri konstruksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan membangun Indonesia. Tak hanya dengan menghadirkan produk-produk baja ringan yang sudah 100 persen buatan Indonesia, tetapi juga menerapkan green industries yang ramah lingkungan.
"Kini, semangat dalam mengejar target 2050 Zero Emmision yang tengah kami tingkatkan. Saat ini, ada tiga hal yang jadi fokus perhatian Tatalogam Group dalam mewujudkan green industries ini," terangnya.
Ketiga hal tersebut, yakni pertama, mengukur dan mengurangi karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan ketika produksi. Kedua, lebih bijak dalam penggunaan energi. Caranya dengan melakukan penggantian dari energi konvensional dengan energi yang lebih lebih sustainable seperti tenaga surya ataupun angin. Ketiga, dengan pengelolaan limbah yang lebih baik.
Dia menerangkan, limbah baja sebenarnya 100 persen bisa didaur ulang. Namun, yang harus tetap diperhatikan adalah transportasi dalam proses pemindahan limbah baja tersebut yang juga membutuhkan energi.
“Pengelolaan limbah dari baja ini juga perlu kita tingkatkan. Maka dari itu tahun ini bersama Kemenperin kita sudah menyusun rancangan standar industri hijau untuk baja lapis aluminium seng dan baja lapis seng. Diharapkan kalau sudah ada standarnya nanti kita punya satu ekosistem yang lebih sustainable menuju ke 2050 zero emission,” tegas Stephanus.
BISNIS
Baca: Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
