TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana impor beras karena tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan. Pernyataan ini menanggapi kabar impor beras sebesar 500 ribu ton oleh Perusahaan Umum Bulog.

Henry mengatakan sesuai undang-undang, impor beras tidak diizinkan bila produksi dalam negeri masih cukup. Kecukupan stok itu sebelumnya sudah disampaikan Kementerian Pertanian.

"Jadi ya tidak bisa impor beras. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry melalui keteranganya kepada Tempo, Selasa, 22 November 2022.

Baca juga: Bulog Klaim Punya Stok 1,2 Juta Ton, Buwas: 500 Ribu Ton Ada di Luar Negeri

Menurut Henry, saat ini petani bekerja keras untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan stok cadangan pangan. Henry berharap Bapanas memperbanyak gudang penyimpanan saat petani panen raya, bukan kala pertengahan tahun atau panen kecil seperti sekarang.

Berbeda dengan klaim Kementerian Pertanian, Bulog sebelumnya merasa cadangan beras di dalam negeri tidak memenuhi target pemerintah, yakni 1,2 juta ton. Padahal, stok beras yang dihitung perusahaan adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat, belum termasuk stok yang ada di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Henry melanjutkan, perhitungan Bulog tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, saat ini beras masih tersedia di pemerintah daerah dan di tengah masyarakat. Dengan begitu, ia tak sepakat apabila Bulog mengimpor beras dengan berdalih pasokan dalam negeri minim.

Masalah beras dinilai semakin semrawut karena kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum maksimal. Padahal, Henry mengatakan, Bapanas adalah badan otoritas yang mengurusi urusan cadangan pangan. Jika sesuai dengan mandatnya, kata dia, Bapanas harus menjadi penentu kebijakan ketersediaan pangan.

"Bapanas seharusnya menjadi pihak yang sah untuk menentukan langkah impor atau tidak, bukan Bulog," ucap Henry.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Kemudian, 500 ribu ton beras komersial yang berada di luar negeri.

“Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah,” kata Buwas melalui keterangan tertulis pada Jumat, 18 November 2022.

Sehingga, kata Buwas, total cadangan beras pemerintah atau CBP kini sudah hampir 1,2 juta ton. Sebanyak 500 ribu ton beras di luar negeri itu merupakan hasil kerja sama Bulog dan mitra mancanegara. Namun, ia tak menjelaskan ihwal proses importasi maupun mitra mana yang bekerja sama dengan Bulog tersebut.

Baca Juga: Harga Beras Naik jadi Rp 10.000, Pedagang: Kalau Karawang Panen, Harga Balik Lagi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini