Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,72 Persen, BPS: 4,25 Juta Tenaga Kerja Terserap

Senin, 7 November 2022 14:06 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022 secara year on year atau yoy. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III dibanding triwulan II tahun 2022 atau secara quarter to quarter (q to q) tumbuh 1,81 persen.

“Secara kumulatif dari Q1 ampai Q3 tahun 2022 dibanding periode yang sama dengan 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen,” ujar Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam konferensi pers virtual, Senin, 7 November 2022.

Margo juga mengatakan bahwa ekonomi yang mulai pulih dan tumbuh menguat mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,25 juta orang. Sementara itu juga terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 3,57 juta orang—berdasarkan survei bulan Agustus 2022.

Baca: Ancaman Resesi Global 2023, Ini 6 Sektor yang Menjanjikan di Pasar Modal

Namun, karena tidak semuanya terserap, sebagian tambahan angkatan kerja menjadi pengangguran. “Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bulan Agustus ini tercatat 5,86 persen,” ujar Margo.

Advertising
Advertising

Kendati demikian, Margo mengatakan bahwa keadaan ketenagakerjaan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia. Angka TPT bulan Agustus 2022 pun, kata dia, lebih rendah ketimbang Agustus 2021 yang tercatat sebesar 6,49 persen.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut, Margo melanjutkan, juga tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Adapun TPAK pada Agustus 2022 ini tercatat sebesar 68,63 persen.

Selanjutnya: “Angka 68,63 persen merupakan angka TPAK tertinggi sejak 1986..”

<!--more-->

“Angka 68,63 persen yang tercatat di Agustus 2022 ini merupakan angka TPAK tertinggi sejak 1986,” ucap Margo.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyoroti kabar maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri padat karya. Dia pun memastikan, APBN akan mengambil peran meredam permasalahan itu.

Sri Mulyani mengatakan, untuk mengantisipasi permasalahan PHK akibat lesunya perekonomian global itu, Kemenkeu akan memanfaatkan ruang fiskal tahun ini yang tersisa. Ia menyatakan belanja negara masih banyak yang bisa dikerahkan dua bulan terakhir ini.

"Alokasi belanja negara yang diperkirakan akan meningkat cukup pesat pada 2 bulan terkahir. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers KSSK, Kamis, 3 November 2022.

Baca juga: Menaker Sebut Tingkat Pengangguran Sudah Turun Sejak Pandemi, Apa Penyebabnya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Bank Mandiri Perkuat Komitmen Layanan Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

10 jam lalu

Bank Mandiri Perkuat Komitmen Layanan Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

10 jam lalu

Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di bulan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan Agustus.

Baca Selengkapnya

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

11 jam lalu

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

13 jam lalu

BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

BPS menyatakan bahwa keseluruhan provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada bulan Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

15 jam lalu

BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasi month to month atau mtm sebesar 0,08 persen.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

15 jam lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

16 jam lalu

Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

Program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 dibiayai dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Baca Selengkapnya

Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

16 jam lalu

Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturt-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut Jakarta Sebagai Provinsi dengan Jumlah PHK Tertinggi Di Indonesia

20 jam lalu

Kemenaker Sebut Jakarta Sebagai Provinsi dengan Jumlah PHK Tertinggi Di Indonesia

Angka PHK terbanyak saat ini adalah Jakarta. Hal tersebut menggeser Jawa Tengah yang sebelumnya provinsi dengan angka PHK terbanyak di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

1 hari lalu

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Baca Selengkapnya