TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperpanjang Black Sea Initiatives yang masa berlakunya akan habis pada November 2022. Inisiatif itu sebelumnya disepakati untuk memastikan pengiriman pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia aman di tengah masa perang kedua negara.

Dorongan ini Airlangga sampaikan saat pertemuan bilateral secara tatap muka dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, beberapa hari lalu. "Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” kata Airlangga dikutip dari siaran pers, Jumat, 28 Oktober 2022.

Baca: Airlangga Akui RI Gencar Promosi Kendaraan Listrik: Kunci Ekonomi Hijau

Menurut Airlangga, upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives itu patut diapresiasi dalam menghadapi konflik di Ukraina, yang berimplikasi pada disrupsi pangan, dan produk pertanian global.

Mengutip pernyataan Antonio Guterres, Airlangga mengatakan, perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan dengan semua pihak. PBB, kata dia, optimistis pihak yang terlibat akan menyetujui perpanjangan inisiatid ini, dan dapat diumumkan segera.

Menurutnya, Antonio Guterres mengungkapkan, dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk di kedua negara itu.

"Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20," ujar dia.

Selain pembicaraan itu, Airlangga mengatakan, dirinya juga turut membicarakan mengenai pentingnya capaian penyelenggaraan KTT G20, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari negara-negara G20. Kondisi geopolitik dunia menurutnya menjadi dinamika tersendiri dalam menyatukan visi negara-negara G20.

"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkap Airlangga.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengawal tiga isu prioritas utama yang memerlukan kolaborasi global, yakni mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Terkait isu arsitektur kesehatan global, Menko Airlangga juga memaparkan kepada Sekjen PBB terkait keberhasilan Indonesia dalam mengusulkan Financial Intermediary Fund sebagai dana kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon terhadap pandemi sebesar US$ 1,4 miliar.

Guterres menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi dalam masa kepemimpinan Indonesia pada G20, yang saat ini berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, dia menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam G20.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersolidaritas penuh dan mendukung kepemimpinan Presidensi G20 Indonesia. Ini merupakan sebuah pencapaian diplomatik yang luar biasa di tengah kondisi global hari ini," ujar António Guterres.

Baca: Temui Perwakilan Amerika, Airlangga Bicarakan Hambatan Dagang, WTO hingga Perjanjian Ekonomi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini