TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan menaikkan bantuan yang diterima oleh peserta Kartu Prakerja menjadi Rp 4,2 juta mulai tahun 2023. Skema Program Kartu Prakerja juga akan dikembalikan dari semi bansos ke desain awal yakni skema normal pada tahun depan.

Program Kartu Prakerja nantinya bakal lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan. Adapun sejumlah pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan rincian bantuan yang diterima peserta Kartu Prakerja dengan nilai total Rp 4,2 juta per individu. Bantuan itu terdiri atas bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif usai pelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Sebelumnya, penerima Kartu Prakerja mendapat bantuan dengan nilai total Rp 3,55 juta. Nilai bantuan itu terdiri atas bantuan biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif usai pelatihan yakni empat kali Rp 600.000 atau Rp 2,4 juta, dan insentif pengisian survei sebesar Rp 150.000.

Airlangga berharap keputusan pemerintah menambah bantuan tersebut agar dapat lebih menggenjot skill dan produktivitas angkatan kerja, sesuai dengan tujuan awalnya. “Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Airlangga, Senin, 3 Oktober 2022.

Baca: Cara Daftar Prakerja Gelombang 46 Beserta Syaratnya

Dengan kembalinya Program Kartu Prakerja ke desain awal, dana insentif pelatihan yang sebelumnya sebesar Rp 1 juta, menjadi Rp 3,5 juta per peserta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif 1 kali usai pelatihan sebesar Rp 600.000 dan insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga. Keikutsertaan program tersebut juga dimungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja menyatakan para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal keempat tahun 2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya. “Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Adapun total penerima bantuan sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

LALA DITA

Baca juga: Tahun Depan, Peserta Program Kartu Prakerja Terima Insentif Rp 4,2 Juta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.