Mentan Klaim RI Paling Siap Hadapi Krisis Pangan: Makan Sagu Saja

Kamis, 6 Oktober 2022 16:01 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat acara pembukaan resmi Rembuk Utama KTNA di Balaikota Among Tani, Batu, Jawa Timur, Jumat, 16 September 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim Indonesia merupakan negara yang paling siap menghadapi ancaman krisis pangan. Ia hakulyakin, sebab pernyataan yang sama telah diungkapkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO.

"Tolong ini dibicarakan dengan keras. Jangan terus menerus diam-diam begini. Dikira pertanian kita apa adanya, enggak," ucap dia dalam acara Kegiatan Pembekalan Penyuluhan Pertanian Nasional di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022.

Menurut Syahrul, kesiapan Indonesia menghadapi krisis pangan terbukti dari kenaikan ekspor tahun lalu sebesar 38 persen. Sedangkan selama Orde Baru, ekspor mentok 15 persen.

"Jadi berhentilah itu yang main-main impor itu, petani enggak dapat apa-apa," kata Syahrul. Syahrul mengimbuhkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menyatakan hal yang sama soal kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan.

Kendati begitu, ancaman terhadap ketahanan pangan tetap menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian. Kementerian, kata dia, sudah menyiapkan berbagai program dan konsepsinya sudah berjalan.

Advertising
Advertising

"Kita enggak main-main. Sekrisis apapun Kementan itu sudah ada program," ucapnya.

Baca juga: Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

Di sisi lain, Syahrul mengatakan apabila ada kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, jagung, dan cabai, ia mengaku siap mencari solusi. Misalnya, memotong semua pohon sagu yang ada sebagai alternatif pangan. Apalagi, menurut dia, Indonesia masih punya sekitar 5 juta hektar lahan pertanian sagu.

"Potong (pohon sagu) 1 juta (hektare) sudah bisa bertahan 1-2 tahun, makan sagu aja. Kita kompak-kompak saja," tutur Syahrul.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pertanian harus menjadi salah satu bantalan guna mengantisipasi krisis ekonomi dunia yang diramalkan terjadi pada tahun 2023. Menurut Wapres, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Namun saat ini yang diperlukan adalah cara untuk terus berinovasi agar hasil produksi pertanian dapat lebih melimpah.

"Di Papua Barat terdapat lebih dari 125 macam pisang, itu di Papua Barat saja. Artinya, kita itu kaya sekali, tetapi kurang dikembangkan. Karena itu, saya berharap terus dikembangkan, jangan ada lahan yang tidur dan jangan ada tenaga yang nganggur," kata Ma'ruf.

RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

Baca juga: Pedagang Ini Sebut 90 Persen Beras di Batam Hasil Selundupan Impor: Ngeri-ngeri Sedap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

2 jam lalu

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

Saksi mengungkapkan Kementan kerap keluar uang Rp 3 juta per hari untuk keperluan makan online dan laundry di rumah dinas SYL.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

5 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

1 hari lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

2 hari lalu

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

4 hari lalu

Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

Nilai agregat perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2023, menurut catatan PPATK, mencapai Rp327 triliun.

Baca Selengkapnya

Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

4 hari lalu

Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kliennya belum ada membahas soal penggeledahan KPK di rumah Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

4 hari lalu

Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

Novel Baswedan mengakhatirkan proses yang lama itu akibat munculnya unsur politis dalam menangani kasus Firli Bahuri yang memeras SYL.

Baca Selengkapnya

Saksi Ungkap Sering Bayari Biaya Ulang Tahun Cucu Syahrul Yasin Limpo Pakai Uang Kementan

5 hari lalu

Saksi Ungkap Sering Bayari Biaya Ulang Tahun Cucu Syahrul Yasin Limpo Pakai Uang Kementan

Menjawab itu, Isnar mengatakan putra Syahrul Yasin Limpo, Redindo juga pernah meminta uang kepadanya.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo

5 hari lalu

Jaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo

Tim jaksa KPK menghadirkan tiga saksi untuk membuktkan dakwaan terhadap dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya