TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dari anggaran provinsi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM hanya akan diberikan pada nelayan. “Awalnya akan diberikan pada ini dan itu tapi supaya tidak ribet dan lainnya akan dibagikan Rp 150 ribu per orang untuk nelayan,” kata dia di Bandung, Selasa, 20 September 2022.

Uu mengatakan, pemberian BLT BBM dari anggaran provinsi tersebut akan diberikan setiap bulan selama empat bulan. Pemberian BLT tersebut akan dibagikan dalam bentuk tunai. “Satu bulan dikasih Rp 150 ribu sebanyak 4 bulan, sekitar Rp 600 ribu,” kata dia.

Uu mengatakan, untuk BLT BBM yang sedang dibagikan pemerintah saat ini agar dilakukan evaluasi karena masih ada penerima bantuan yang diklaimnya salah sasaran. “Saya minta pemerintah pusat untuk validasi lagi data di daerah sehingga sehingga ada unsur keadilan. Jangan sampai yang kaya mendapatkan (BLT), kemudian yang seharusnya dapat, malah tidak dapat. Kami harapkan ada evaluasi kembali,” kata dia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Hermansyah mengatakan, pemberian bantuan langsung tunai diberikan pada nelayan yang masuk kategori buruh nelayan dan nelayan pemilik perahu dengan kategori kapal di bawah 30 GT.

“Ini tentunya nelayan-nelayan kecil yang masuk kewenangan kita di bawah 30 GT, memang sebagian besar adalah nelayan kecil yang punya perahu di bawah 5 GT yang jumlahnya sekitar 28 ribuan orang. Mudah-mudahan ini tidak salah sasaran,” kata Hermansyah.

Selanjutnya: 39.000 nelayan jadi sasaran penerima BLT BBM.

<!--more-->

Ada sekitar 39 ribu nelayan yang masuk kategori tersebut. Namun jumlah yang diproyeksikan untuk menerima BLT BBM dari pemprov Jawa Barat tidak semuanya. “Ada sekitar 35 ribuan nelayan yang akan kita berikan masing-masing Rp 150 ribu selama 4 bulan sampai Desember,” kata dia.

Hermansyah mengatakan, data nelayan yang menerima BLT tersebut basisnya adalah nelayan dan buruh nelayan yang mengantungi kartu Kusuka. Kartu Kusuka adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan itu menunjukkan profesi memang sebagai nelayan atau nelayan buruh.

"Kemudian data tersebut disandingkan dengan data yang ada di Dinas Sosial yakni DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar supaya tidak terjadi overlap, atau mendapatkan lebih dari satu kali bantuan dari beberapa sumber,” ucap Hermansyah.

Adapun saat ini proses pemberian BLT BBM dari Jawa Barat tersebut masih dalam proses padu padan data. “Kita berikan paling cepat mungkin di pertengahan Oktober karena saat ini kita masih melakukan padu padan data yang kita miliki,” kata dia.

Baca: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini