TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini di kanal ekonomi dan bisnis dimulai dari PHK karyawan Shopee Indonesia. Perusahaan asal Singapura ini memangkas setidaknya 187 karyawannya karena efisiensi.

Berita berikutnya ialah soal pencarian bantuan subsidi upah atau BSU. Masih ada lebih dari 200 ribu calon penerima yang gagal mendapatkan bantuan tunai tersebut.

Berikut ini empat berita di kanal ekonomi dan bisnis yang bancak mendapat sorotan pembaca pada Senin sore, 19 September 2022.

1. 6 Fakta tentang Keputusan Shopee Indonesia PHK 187 Karyawan

Shopee Indonesia mengambil keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Sumber Tempo menyebutkan jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 3 persen dari total jumlah karyawan perusahaan teknologi tersebut.

Bila mengambil data jumlah karyawan perusahaan milik Sea Grup itu di Indonesia sebanyak 6.232 orang, maka diperkirakan ada sebanyak 187 pegawai yang dilepas oleh perusahaan yang juga bergergak di bidang e-commerce tersebut.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menyebutkan keputusan tersebut adalah langkah terakhir yang harus ditempuh, setelah melakukan penyesuaian melalui beberapa
perubahan kebijakan bisnis.

“Kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit,” kata Radynal dalam keterangan tertulis, Senin, 19 September 2022.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. 249.740 Pekerja Gagal Dapat Bantuan Subsidi Upah Rp 600.000, Menaker Beberkan Sebabnya

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menanggapi keluhan para pekerja yang gagal mendapat bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap pertama sebesar Rp 600.000. Sedikitnya terdapat 249.740 pekerja yang tidak lolos untuk disalurkan BSU tersebut.

"Calon penerima BSU yang tidak lolos disebabkan karena yang bersangkutan tidak memiliki rekening Bank Himbara," kata Ida dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin, 19 September 2022.

Adapun jumlah tenaga kerja yang gagal mendapat BSU itu disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat pekan lalu, 16A September 2022.

Menindaklanjuti hal itu, Kemnaker menawarkan dua solusi. Pertama, membantu para calon penerima BSU untuk membuka rekening bank Himbara. Kedua, penyaluran BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. YLKI: Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Adil bagi Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi wacana kenaikan tarif angkutan penyeberangan oleh pemerintah sebesar 11,79 persen. Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan kenaikan tarif ini mesti memperhatikan keadilan pengguna angkutan penyeberangan sebagai konsumen.

Agus mengatakan, pada dasarnya angkutan penyeberangan merupakan wujud pelayanan publik. Karenanya, menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan asas aksesbilitas dengan kualitas baik, berikut keterjangkauan tariff atau afordabilitas.

“Demi mengedepankan aspek safety, maka diperlukan struktur tarif yang adil, baik adil bagi operator dan atau adil bagi konsumen,” kata Agus kepada Tempo, Senin, 19 September 2022.

Adapun keadilan bagi konsumen sebagai pengguna angkutan penyeberangan, kata Agus, adalah aspek kemampuan membayar atau ability to pay dan aspek kemauan membayar atau willingness to pay. Kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dan saling berkelindan. “Tapi aspek ability to pay pada konsumen sangat urgen dan krusial,” ujar Agus.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

4. Satker Tampik Pembangunan Depo LRT Jabodebek Terhambat: Hanya Soal Lahan

Pejabat Pembuat Komitmen Urban Transport LRT Jabodebek dari Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pramono, menampik pembangunan depo kereta layang ringan di Depok terhambat. Ia mengatakan masalah pembangunan depo ini hanya soal pembebasan lahan.

“Kendala awal hanya pembebasan lahan yang secara total baru selesai di akhir 2020,” ujar dia kepada Tempo, Ahad malam, 18 September 2022.

Pembangunan depo di Bekasi yang tak kunjung selesai membuat operasional LRT molor. Operasional LRT Jabodebek yang semula dijadwalkan berlangsung Agustus 2022 mundur menjadi Juni 2023. Padahal, di luar depo, sebagian sarana sepur ringan itu sudah selesai dibangun.

Selain persoalan depo, Ferdian mengatakan pihaknya masih perlu melakukan uji dinamis di lintasan kereta. Ada keterbatasan jalur untuk proses uji kereta yang digerakkan oleh aliran listrik third rail.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: PHK Pegawai, Shopee Indonesia: Kondisi Ekonomi Global Menuntut Evaluasi Prioritas Bisnis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini