YLKI: Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Adil bagi Konsumen

Antrean panjang kendaraan menunggu memasuki kapal untuk menyeberangi Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Banten, 2 Juli malam. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menyiapkan sebanyak 58 kapal "roll on roll of" untuk melayani pemudik. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi wacana kenaikan tarif angkutan penyeberangan oleh pemerintah sebesar 11,79 persen. Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan kenaikan tarif ini mesti memperhatikan keadilan pengguna angkutan penyeberangan sebagai konsumen.

Agus mengatakan, pada dasarnya angkutan penyeberangan merupakan wujud pelayanan publik. Karenanya, menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan asas aksesbilitas dengan kualitas baik, berikut keterjangkauan tariff atau afordabilitas.

“Demi mengedepankan aspek safety, maka diperlukan struktur tarif yang adil, baik adil bagi operator dan atau adil bagi konsumen,” kata Agus kepada Tempo, Senin, 19 September 2022.

Adapun keadilan bagi konsumen sebagai pengguna angkutan penyeberangan, kata Agus, adalah aspek kemampuan membayar atau ability to pay dan aspek kemauan membayar atau willingness to pay. Kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dan saling berkelindan. “Tapi aspek ability to pay pada konsumen sangat urgen dan krusial,” ujar Agus.

Terlebih saat ini daya beli konsumen menurun pasca kenaikan harga BBM dan harga sejumlah kebutuhan. Oleh karena itu, menurut Agus, kenaikan tarif angkutan penyeberangan harus dilandaskan pada kajian yang representatif untuk melihat aspek ability to pay dan willingness to pay.

“Tanpa kajian tersebut maka menjadi tidak adil dan bahkan dari sisi kebijakan publik menjadi cacat proses,” kata dia.

Sementara dari sisi willingness to pay, para pelaku usaha angkutan penyeberangan harus mampu menjaga dan menjamin standar pelayanan yang jelas dan terukur. Karena itu, Agus mengatakan perlu ada pengawasan yang ketat oleh regulator.

Agus sepakat eksitensi angkutan penyeberangan harus dijaga. Sedangkan aspek terpenting dalam menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan dimaksud adalah dengan tarif, yang dibebankan pada konsumen. Baik konsumen individual maupun konsumen korporasi.

Untuk mengakomodasi aspek tersebut di tengah menurunnya daya beli konsumen, kata Agus, maka jalan terbaik yang ideal adalah regulator memberikan dana PSO (public service obligation) kepada pihak operator atau pelaku usaha angkutan penyeberangan. Harapannya agar beban biaya atau tarif tidak seluruhnya dibebankan pada pengguna angkutan penyeberangan atau konsumen.

“Di sisi lain, pelaku usaha angkutan penyeberangan juga tidak mengalami beban kerugian akibat struktur tarif yang masih di bawah biaya pokok,” kata dia.

 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Harga BBM NonSubsidi di SPBU Swasta Lebih Mahal, Shell Jelaskan Sebabnya

3 jam lalu

Harga BBM NonSubsidi di SPBU Swasta Lebih Mahal, Shell Jelaskan Sebabnya

Sejumlah SPBU, termasuk swasta, menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai awal Desember 2022.


Cerita Supir Truk Bingung Pakai HP Jadul Saat Pertamina Jual Solar Subsidi dengan QR Code

1 hari lalu

Cerita Supir Truk Bingung Pakai HP Jadul Saat Pertamina Jual Solar Subsidi dengan QR Code

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan 1 Desember 2022 mulai melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan QR Code


Komunitas Mobil Ayla Sebut Pertamax Lebih Irit dari Pertalite, Ini Buktinya

2 hari lalu

Komunitas Mobil Ayla Sebut Pertamax Lebih Irit dari Pertalite, Ini Buktinya

Komunitas mobil Ayla menyebut penggunaan Pertamax, membuat kendaraan lebih irit ketimbang jenis BBM dengan oktan lebih rendah, seperti Pertalite.


Honda Monkey 125 Cherry Edition Debut di Thailand Motor Expo 2022

2 hari lalu

Honda Monkey 125 Cherry Edition Debut di Thailand Motor Expo 2022

Tabung BBM motor Honda Monkey 125 Cherry Edition dibalut warna merah anggur beraksen krem triple perak matte senada dengan spakbor dan belakang krom.


Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

2 hari lalu

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

2 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Klub Daihatsu Ayla Ajak Pemudik Natal dan Tahun Baru Pakai Pertamax Series

3 hari lalu

Klub Daihatsu Ayla Ajak Pemudik Natal dan Tahun Baru Pakai Pertamax Series

Adjie menjelaskan afisiensi BBM Pertamax series, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, bisa dilihat dari indikator ECO pada mobil Daihatsu Ayla.


Daftar Lengkap Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Terbaru per Provinsi, Berlaku 1 Desember 2022

3 hari lalu

Daftar Lengkap Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Terbaru per Provinsi, Berlaku 1 Desember 2022

Pertamina mengumumkan daftar harga BBM nonsubsidi terbaru per provinsi berlaku per 1 Desember 2022. Simak daftar lengkapnya berikut ini.


Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

4 hari lalu

Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran Rp 7 miliar dari dana APBD untuk bansos BBM.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

5 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.