TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menjelaskan masih banyak pengemudi ojek online atau ojol yang mengeluhkan aplikator memotong lebih dari 15 persen. Potongan 15 persen diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 yang mulai diberlakukan pada Minggu, 11 September 2022.

“Mereka (pengemudi ojol) tetap jalan, nanti kalau sudah parah SPAI akan ajak mogok nasional. Di Bekasi aksi ke turun jalan, di daerah-daerah sudah dijalankan,” ujar dia saat dihubungi pada Kamis, 15 September 2022.

Menurut Lily, meski di dalam aturan Kepmenhub disebutkan potongan hanya 15 persen, tapi rata-rata aplikator masih memotong lebih dari 20 persen. SPAI, kata dia, juga membuka kanal laporan terkait pelanggaran aplikator tersebut.

Sampai kemarin sudah masuk 525 laporan, dari berbagai wilayah di antaranya Bali, Sulawesi, Jambi, Palembang, Bandung, Malang, Sidoarjo, Medan, Banten, Karawang, dan lainnya. “Pengemudi ojol tetap menelan pil pahit. Bansos hanya janji manis,” katanya.

Menurut Lily, penghasilan pengemudi ojol saat ini juga menurun drastis. Dia mencontohkan yang biasanya pengemudi mendapatkan delapan orderan, saat ini paling banyak mendapatkan lima orderan dari pukul 8.00 sampai pukul 18.00.

Hal itu disebutnya membuat dilema bagi para pengemudi ojek online. Karena pendapatan pengemudi ojek online bisa berkurang sekitar 50 persen. “Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, aplikator masih tetap melanggar aturan dengan menaikan potongan semaunya di atas 15 persen. Tarif naik yang diuntungkan aplikator, bukan driver,” tutur Lily.

Selanjutnya Baca Pengemudi Ojol Tetap Tolak Implementasi Tarif Baru<!--more-->

Soal adanya mogok sementara yang dilakukan oleh pengemudi ojek online juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono. Menurut dia, carut marutnya penyesuaian tarif dan Kepmenhub terbaru menyebabkan gelombang aksi demonstrasi.

“Serta aksi mematikan aplikasi di berbagai kota serta kabupaten seluruh Indonesia. Karena Kemenhub lebih cenderung menerima masukan-masukan dari zonasi 2 sehingga wilayah lain tidak terakomodir dengan baik aspirasinya,” tutur Igun.

Dia mengatakan pengemudi ojek online atau ojol tetap menolak implementasi pemberlakuan tarif baru. Pengemudi menilai penyesuaian tarif itu tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan sebelumnya.

Selain itu, Igun melanjutkan, pihaknya juga berkali-kali mengirimkan pesan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo soal penolakan tarif baru dan segera melegalkan ojek daring. Pengemudi meminta presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar pengemudi ojek daring mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari negara.

“Perlindungan hukum dari negara atas kesewenang-wenangan perusahaan aplikator,” kata dia.

Igun meminta agar hal itu tidak diabaikan oleh Presiden Jokowi. Karena, kata dia, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring, tapi diperlakukan semena-mena oleh para perusahaan startup teknologi yang selalu dibanggakan Pemerintah.

Asosiasi, Igun melanjutkan, sangat menyayangkan karena dari awal Presiden Jokowi mengizinkan ojek daring beroperasi tahun 2014. “Hampir selesai dua periode hingga saat ini Presiden Jokowi tidak juga dapat menyelesaikan legalitas bagi ojek daring,” tuturnya.

Baca Juga: Pengemudi Ojol: BLT BBM Rp 600 Ribu Tak Akan Cukupi Kebutuhan Hidup

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.