TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa 13 September 2022 pekan depan, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2022.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR Kementerian Keuangan pada Minggu 11 September 2022, pemerintah akan menawarkan tujuh seri yang terdiri dari SPN03221214 (new issuance), SPN12230914 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (new issuance), FR0097 (reopening), dan FR0089 (reopening).

Target indikatif dari lelang SUN 13 September 2022 ditetapkan senilai Rp19 triliun dan target maksimal senilai Rp28,5 triliun.

Adapun profil masing-masing seri yang akan dilelang sebagai berikut:

Surat Perbendaharaan Negara seri SPN03221214 (Diskonto; 14 Desember 2022);

Surat Perbendaharaan Negara seri SPN12230914 (Diskonto; 14 September 2023);

Obligasi Negara Seri FR0095 (6,375%, 15 Agustus 2028);

Obligasi Negara Seri FR0096 (7%, 15 Februari 2033);

Obligasi Negara Seri FR0098 (tingkat bunga tetap ditentukan 13 September; 15 Juni 2038);

Obligasi Negara Seri FR0097 (7,125; 15 Juni 2043); dan

Obligasi Negara Seri FR0089 (6,87500%; 15 Agustus 2051).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020.

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini