Sejumlah Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi dari Para Menteri Jokowi

Selasa, 23 Agustus 2022 07:41 WIB

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bangka Belitung saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah sinyal pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar semakin kencang dalam sepekan terakhir. Rencana kenaikan harga tersebut telah disuarakan oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju meskipun belum jelas kapan diberlakukan.

Opsi menaikkan harga BBM subsidi mengemuka seiring dengan makin menipisnya kuota bahan bakar tersebut yang disediakan PT Pertamina (Persero) seperti yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun harga Pertalite dan Solar subsidi masing-masing Rp 7.650 dan Rp 5.150 per liter saat ini yang sudah jauh di bawah harga pasar.

Per akhir Juli 2022, realisasi penyaluran Pertalite sebesar 16,8 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Sedangkan sSlar subsidi telah disalurkan sebanyak 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter. Dengan begitu, diperkirakan stok dua jenis BBM itu diperkirakan bakal sulit dicari pada bulan September mendatang.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memastikan pemerintah terus menjaga keberlanjutan pemberian subsidi energi sepanjang tahun ini terutama karena APBN masih surplus hingga Juli 2022.

Hingga pertengahan 2022, APBN surplus Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah masih mampu memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun tahun ini.

Advertising
Advertising

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Namun bila konsumsi BBM tak terkendali, kuota bahan bakar bakal jebol dan anggaran pemerintah terancam defisit besar. Berikut ini keterangan sejumlah menteri Jokowi ihwal rencana kenaikan BBM bersubsidi:

1. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

Luhut merupakan salah satu menteri Jokowi yang secara langsung menyatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, dia menyatakan Kepala Negara akan mengumumkan besaran kenaikan harga pertalite dan solar pada pekan ini.

Selanjutnya: Pemerintah tak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi di tengah gejolak harga minyak.

<!--more-->

Menurut dia, presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi di tengah gejolak harga minyak dunia saat ini. Anggaran subsidi dan kompensasi energi sering disebut Jokowi telah membengkak sampai Rp 502 triliun.

Namun, Luhut belakangan mengatakan, pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi di tengah wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Pemerintah memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," kata Luhut, Ahad 21 Agustus 2022.

2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Berbeda dengan Luhut, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi belum memiliki keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Menurut dia, para menteri hingga saat ini masih membahas rencana itu.

"Rencana kenaikan masih dirapatkan dengan Pak Presiden, (kenaikan BBM subsidi) tidak pada kuartal III/2022. Kita lihat tahun depan, (skema) subsidi masih dirancang," ujar Airlangga, Sabtu, 20 Agustus 2022.

3. Menteri ESDM Arifin Tasrif

Alih-alih membicarakan soal rencana kenaikan harga pertalite dan solar, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif malah membicarakan opsi agar BBM bersubsidi tepat sasaran untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah.

Di tengah tingginya harga minyak mentah, pemerintah kata dia lebih cenderung berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Walaupun, kata Arifin, beban subsidi BBM saat ini sudah sangat memberatkan APBN di tengah tingginya harga minyak mentah dunia tersebut.

"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," kata Arifin dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu, 20 Agustus 2022.

4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Adapun Sri Mulyani telah mengumumkan besaran anggaran subsidi energi menyusut pada 2023. Namun begitu, ia tidak menyebutkan susutnya anggaran subsidi itu akan menyebabkan harga BBM bersubsidi akan naik tahun depan. Dia hanya mengatakan itu karena dipengaruhi faktor asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023.

Selanjutnya: Pertamina kembali diminta kendalikan penyaluran BBM bersubsidi.

<!--more-->

Faktor yang memengaruhi itu di antaranya harga minyak US$ 90 per barel atau lebih rendah dari asumsi outlook 2022 sebesar US$ 95-105 per barel, serta nilai tukar rupiah di posisi Rp 14.750 atau sedikit menguat dari outlook 2022 sebesar Rp 14.500-14.900 per dolar Amerika Serikat.

Untuk tahun ini, Sri Mulyani meminta Pertamina untuk mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. "Tentu kita berharap tadi jumlah dari jutaan kiloliter untuk pertalite, solar, LPG, itu tetap dikendalikan karena kalau tidak pasti akan melawati bahkan yang Rp 502,4 triliun akan terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol," ucap dia, Selasa, 16 Agustus 2022.

5. Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan dirinya belum mendapat penugasan khusus terkait dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar pada paruh kedua tahun ini.

Menurut Erick, keputusan terkait dengan BBM bersubsidi itu masih dikaji oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Kalau keputusannya ada, baru ada penugasan ke Pertamina. Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan itu,” kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

6. Menteri Investasi/ Kepala BKPM

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Rencana itu seiring terus bertambahnya anggaran subsisi hingga berpotensi menembus Rp 600 triliun.

"Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang. Feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil dalam konferensi pers Jumat, 12 Agustus 2022.

HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Baca: Lacak Aliran Dana 25 Kasus Judi Online, PPATK: Ada Juga yang ke Tax Haven

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

13 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

22 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

11 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

11 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

12 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

14 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya