TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi di tengah wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," ujar Luhut pada Ahad, 21 Agustus 2022.

Wacana kenaikan harga BBM menguat beberapa waktu terakhir. Luhut mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk BBM, bisa membengkak dari Rp 502 triliun menjadi Rp 550 triliun hingga akhir tahun nanti tanpa penyesuaian kebijakan.

Adapun perhitungan ulang pemerintah soal harga BBM ini dilakukan karena harga minyak mentah dunia yang melambung mendorong meningkatnya harga keekonomian Pertalite dann Solar. Harga keekonomian Pertalite saat ini ialah Rp 13.150, namun harga jualnya masih Rp 7.650.

Sedangkan harga keekonomian Pertamax adalah Rp 15.150, sementara harga di eceran masih Rp 12.500 per liter. Luhut menuturkan APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi atas gap harga tersebut.

Jika kebijakan itu telah diputuskan, ia memastikan pemerintah akan mensimulasikannya, termasuk skenario pembatasan volume. "Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Luhut.

Pemerintah, kata Luhut, akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” kata Luhut.

Kendati begitu, Luhut mengungkapkan keputusan akhir ihwal kebijakan harga BBM ada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," ucap Luhut.

Pemerintah akan mengurangi alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Pada 2023, anggaran subsidi dipatok sebesar Rp 210,7 triliun atau turun dibandingkan yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Angka tersebut termaktub dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Adapun alokasi anggaran kompensasi energi pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 126 triliun. Artinya, total subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan sebesar Rp 336,7 triliun atau lebih rendah ketimbang 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan saat ini pemerintah sedang melakukan pengkajian baik dari sisi volume penyaluran subsidi BBM maupun kebijakan-kebijakan pembatasannya. “Nah, tentu dari kajian-kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB (produk domestik bruto) ke depan,” ujar dia, 16 Agustus lalu.

HENDARTYO HANGGI

Baca Juga: Anggaran Subsidi BBM 2023 Menyusut, Indef: Jokowi Pakai Lagi Ilmu Lamanya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.