Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) bersama pemilik saham gerai Holywings Hotman Paris (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat peninjauan lapangan di gerai Holywings Gunawarman, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah melakukan pemeriksaan langsung ke Holywings terkait dengan adanya penemuan pelanggaran izin usaha. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Oleh karena itu, Bahlil mengapresiasi langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam membangun industri smelter terbesar di dunia yang berlokasi di JIIPE, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Bahlil berharap pembangunan smelter tembaga kedua PT FI ini dapat berjalan sesuai dengan target, yaitu akan selesai pada akhir 2023 dan mulai beroperasi pada Mei 2024. Kementerian Investasi/BKPM pun berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap PT FI dalam merealisasikan rencana investasinya tersebut.
"Harus diingat, PT FI bukan lagi milik asing seperti dahulu. PT FI sudah milik Indonesia. 51 persen sahamnya sudah milik Indonesia. Milik kita semua. Tambang Freeport ini adalah salah satu yang berkelas di dunia. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, ini akan memberikan satu bargain posisi tersendiri Indonesia di mata dunia, bahwa kita sebagai anak negeri bisa mengelola sumber daya dalam negeri dengan baik," ungkapnya.
Menurut Bahlil, saat ini hilirisasi industri di Indonesia sudah pada jalur yang benar. Bahlil mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai 18 miliar dolar AS dan di tahun 2021 masih tercatat defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS.
Akan tetapi, pada semester I 2022 ini, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tercatat surplus sebesar 1 miliar dolar AS dan secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia juga tercatat surplus sebesar 15,55 miliar dolar AS.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
3 hari lalu
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.