Sebut IKN Kota Rimba, Jokowi: Bukan Hanya untuk ASN, tapi...

Selasa, 16 Agustus 2022 11:42 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Acara ini diikuti seluruh gubernur atau perwakilan dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh masyarakat Indonesia menjaga keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya karena IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara (ASN).

"IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," kata Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 16 Agustus 2022.

Oleh sebab itu, kepala negara memastikan, IKN Nusantara nantinya bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Selain itu, juga ada infrastruktur pelayanan kelas dunia lainnya.

Apalagi, dia melanjutkan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Nusantara memang dibangun oleh anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Tetapi, selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi

"Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," ujar Jokowi.

Advertising
Advertising

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono sebelumnya mengatakan, penjajakan pasar atau market sounding mencari investor untuk pembangunan IKN akan dimulai Agustus 2022.

<!--more-->

"Untuk menampung beberapa interest dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN," kata dia dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.

Bambang mencontohkan kawasan 1A, istilah untuk area yang sedang dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan. Di sana, kata dia, akan dibangun fasilitas kesehatan, toko, hingga hiburan.

"Itu juga banyak yang nanti ingin mengekspresikan ataupun melihat ataupun melihat kemungkinan adanya peluang-peluang untuk ke ikut dalam pembangunan IKN ini," kata Bambang.

Bambang Susantono juga mengatakan, pekerjaan infrastruktur dan bangunan inti akan mulai disiapkan Agustus depan. Badan Otorita akan mengecek konsolidasi, pembersihan dan pematangan lahan, hingga akses logistik.

"Dengan harapan agar nanti di tahun depan itu memang kita sudah mulai full-scale, dalam skala penuh untuk membangun infrastruktur dan bangunan-bangunan inti," kata Bambang.

ARRIJAL RACHMAN | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Susi Pudjiastuti Minta Subsidi BBM Dihentikan, Stafsus Menkeu: Rakyat Butuh

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

17 menit lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

3 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

3 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

7 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

7 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

8 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

9 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya