Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan program subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia berpendapat subsidi itu bisa dialihkan untuk program bantuan sosial lainnya.
Menurut Susi kebijakan subsidi sebetulnya tidak sehat untuk semua. Dalam prakteknya, kata dia, subsidi banyak penyelewengan, diantaranya penyalurannya yang tidak tepat sasaran karena masyarakat mampu turut menikmati.
"Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untk masyarakat berpendapatan rendah dg profesi pertanian, perhutanan & perikanan," kata dia dikutip dari akun twitter @susipudjiastuti, Selasa, 16 Aguatus 2022.
Cuitan Susi pun direspons oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Dia mengaku sependapat dengan Susi, tapi rakyat kini katanya harus dilindungi dengan subsidi karena tertekan akibat dampak konflik geopolitik.
"Subsidi harus terus didesain tepat sasaran. Hal ini butuh proses dan effort luar biasa, dan terus dikerjakan. Saat ini kita menghadapi tekanan geopolitik yg dampaknya luar biasa. Rakyat harus dilindungi dg subsidi dan bansos.Mohon dukungan," ujar dia melalui akun @prastow.
Pemerintah juga sebetulnya belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih melihat pergerakan harga minyak dunia yang tengah bergejolak.
"Harga BBM itu kan naik-turun. Kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Kita lihat saja," ujar Suahasil kepada Tempo di gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.
Suahasil menuturkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp 502 triliun sampai akhir tahun. Anggaran tersebut membengkak dari sebelumnya sekitar Rp 170 triliun.
Rencana penambahan anggaran subsidi itu telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah, kata Suahasil, akan menjaga agar besaran dana yang dikeluarkan untuk subsidi dan kompensasi BBM sesuai dengan koridor yang ditetapkan.
Meski demikian, pemerintah akan melakukan analisis lebih lanjut untuk mengambil kebijakan bila kebutuhan subsidi BBM kembali melambung. Apalagi sejumlah ekonom telah memperkirakan subsidi BBM bisa menembus Rp 600 triliun jika penyalurannya tidak dibatasi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
