TEMPO.CO, Jakarta - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan berhasil tumbuh 21,27 persen pada triwulan II 2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (YoY). Sebelumnya, pada triwulan I 2022 juga mengalami pertumbuhan positif mencapai 15,79 persen.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga momentum kinerja positif yang berhasil diraih di sektor transportasi pada tahun 2022.

“Hasil ini bisa menjadi indikator bahwa pemulihan di sektor transportasi yang telah kita bersama upayakan sudah terjadi. Momentum ini harus kita jaga agar pada triwulan ketiga dan keempat 2022 trennya terus meningkat,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin, 8 Agustus 2022.

Budi mengatakan pada awal tahun 2022 lalu, Kemenhub menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong percepatan pemulihan sektor transportasi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Strategi tersebut disampaikan Menhub dalam rapat kerja sektor transportasi nasional Februari 2022 lalu.

Strategi itu di antaranya yakni mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi. Juga mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Kemenhub juga mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi. “Adanya pelonggaran kebijakan syarat perjalanan serta penanganan manajemen rekayasa lalu lintas pada masa mudik Lebaran tahun ini juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan positif sektor transportasi pada triwulan kedua tahun ini,” kata Budi.

Untuk menjaga momentum positif kinerja sektor transportasi di triwulan ketiga dan keempat tahun 2022, kata dia, kementeriannya meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, yakni dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, akademisi, media dan masyarakat.

Tujuannya dalam upaya mengatasi sejumlah tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti keterbatasan fiskal APBN, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi. Selain itu belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim.

“Pada triwulan tiga dan empat, kami akan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan yang memiliki semangat bersama untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi.

Baca: Kemenhub Kaji Penerapan Tarif Transportasi Berbasis BTS