TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves bakal memperkuat kualitas sumber daya manusia petugas mutu, untuk mewujudkan target RPJMN 2020-2024 dalam bidang pengelolaan kemaritiman dan kelautan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan perbaikan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait sistem jaminan mutu ini juga akan dilakukan untuk mengejar target ekspor hasil perikanan sebesar US$ 8,2 miliar pada 2024.

"Kemenko Marves mendorong upaya terciptanya kebijakan terkait harmonisasi sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan, baik dari hulu hingga ke hilir," kata dia dikutip dari siaran pers, Jumat, 5 Agustus 2022.

Perbaikan pada sistem ini menurut Jodi akan berjalan secara terintegrasi melalui penataan regulasi mutu, optimalisasi pemanfaatan sarana atau prasarana penunjang mutu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas mutu, peningkatan kemampuan telusur proses produksi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium uji, dan peningkatan pelayanan sertifikasi mutu bagi para pelaku usaha.

“Untuk Pemerintah Daerah khususnya para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar melakukan pembinaan secara masif kepada seluruh unit usaha baik pembudidaya, nelayan, UPI, dan stakeholder usaha terkaitnya di lingkup wilayah kerja masing-masing,” ucap Jodi.

Jodi juga menyebutkan bahwa masih ada permasalahan soal petugas atau pembina mutu, baik dari bidang kompetensi maupun kapasitasnya. Oleh itu, dia berpendapat, sangat dibutuhkan dukungan petugas atau pembina maupun auditor mutu yang mumpuni di lapangan.

“Tentunya hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan proses sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik, Cara Budidaya Ikan yang Baik, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, maupun Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point,” ujar dia.

Perlu diketahui, peranan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan melakukan semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, bermutu, dan tentunya berdaya saing. Cakupannya terintegrasi dari hulu hingga hilir pada seluruh sistem bisnis kelautan dan perikanan.

“Sistem ini sangat memengaruhi kualitas produk kelautan dan perikanan. Semua ini bertujuan agar makanan dari produk kelautan dan perikanan sehat, berkualitas, dan segar. Tentunya ini juga dapat memengaruhi angka prevalensi stunting di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Presiden RI agar pemerintah dapat mengatasi hal tersebut,” jelasnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, pihak-pihak yang terkait dapat juga melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan ataupun training secara berkala dan tentunya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Diharapkan, dengan terciptanya petugas mutu yang berkualitas dapat mendorong sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan yang baik, sehingga juga dapat menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas.

Baca Juga: Petugas Bagasi Maskapai IndiGo Tertidur di Mumbai, Saat Bangun di Abu Dhabi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini