Aliansi Rakyat Buat Petisi Dukung Bupati Trenggalek Tolak Tambang Emas

Kamis, 4 Agustus 2022 15:36 WIB

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Instagram/@avinml

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Rakyat Trenggalek membuat petisi di situs Change.org untuk mendukung Bupati Trenggalek menolak tambang emas. Petisi tersebut sudah diteken oleh 19.613 orang dan jumlahnya terus bertambah.

Adapun petisi ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin disebut telah menjadi pemimpin yang berani menolak tambang emas di daerahnya.

Dalam deskripsi petisi tersebut, disebutkan bahwa Arifin telah menolak pembangunan tambang emas sejak 4 Maret lalu. "Jarang-jarang ada pemimpin daerah yang mau menolak tambang. Tapi, kami, masyarakat Trenggalek beruntung," berikut keterangan dalam laman petisi di Change.org yang dikutip pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Aliansi Rakyat Trenggalek menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2019 sudah mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) untuk PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Perusahaan tersebut pun bisa melakukan penambangan emas berbekal izin yang diterbitkan.

"Namun kami tahu, menambang emas di sini hanya akan merugikan warga," kata pencetus petisi. Adapun luas area konsesi tambang di Trenggalek yang disebutkan dalam petisi itu ialah sebesar 12.813,41 hektare dan meliputi Kecamatan Kampak, Watulimo, Dongko, Munjungan, Gandusari, Karangan, Pule, Suruh, dan Tugu.

Advertising
Advertising

Semua lokasi itu memiliki kawasan karst yang selama ini memberi manfaat besar bagi masyarakat Trenggalek. Kawasan karst ini menyimpan air yang jadi sumber kehidupan warga. Aliansi menyebut warga Trenggalek saat ini acap mengalami kekeringan. "Bagaimana kalau kawasan karst ini dihancurkan untuk dijadikan tambang? Memangnya, kami bisa minum dan mandi menggunakan emas?" tuturnya.

Adapun Bupati Trenggalek Arifi alias Gus Ipin disebut-sebut telah melayuangkan surat penolakannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Di masa seperti ini, tidak mudah untuk menolak perusakan lingkungan lewat tambang yang hadir dengan dalih menambah investasi. Mari kita dukung perlindungan alam Trenggalek dari keserakahan korporasi dan segelintir orang, demi kepentingan kita bersama serta anak cucu kita di masa depan," katanya.

Tempo telah menghubungi Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin dan Kabiro Humas Kementerian ESDM Agung Pribadi untuk mengkonfirmasi penolakan pembangunan tambang emas itu. Namun pesan tersebut belum direspons hingga berita ini terbit.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Kontrak Karya Berakhir 2025, Bos Vale Blak-blakan Belum Mulai Negosiasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

3 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

6 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

9 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

11 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Perpanjangan Izin Usaha Vale Rampung Secepatnya

25 hari lalu

Bahlil Sebut Perpanjangan Izin Usaha Vale Rampung Secepatnya

Bahlil Lahadalia mengatakan perpanjangan izin usaha tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah berproses.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

27 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

28 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

28 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya