TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana Moneter Internasional (IMF) menawarkan kontrak perpanjangan utang luar negeri kepada Indonesia setelah 2003. Ini merupakan opsi yang ditawarkan IMF kepada Indonesia atas rencana keluarnya Indonesia dari program lembaga pemberi utang ini. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan IMF untuk kawasan Asia Pasifik Daniel Titrin saat berdialog dengan editor media tetap di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (8/5). Menurut Titrin, dalam opsi pertama ini penjadwalan utang di Paris Club masih bisa dilakukan. IMF juga akan memberikan program dan utang baru dalam jangka mencapai 12 bulan. Karena itu, kata Titrin, tim IMF akan datang ke Indonesia untuk mengawasi program tersebut. Dijelaskannya, opsi itu akan sama dengan program yang selama ini berjalan di Indonesia. Korea Selatan merupakan Negara yang memakai opsi pertama ini setelah berniat keluar dari IMF. Opsi kedua, kata Titrin, adalah Stand By Arrangemens (SBA). Opsi ini, disebutnya mempunyai biaya komitmen dengan fee yang rendah. Bantuan dalam program ini bisa dicairkan jika ada permintaan dari Pemerintah Indonesia. Namun, kata dia, belum ada negara anggota IMF yang memakai opsi ini setelah keluar dari program IMF. Sedangkan opsi ketiga adalah post programme dialogue. Dalam opsi ini, kata Titrin, pemerintah tidak akan meminta pencairan dana bantuan. Dalam opsi ini juga tidak akan ada penandatanganan Letter of Intent (LoI). Namun, dalam opsi ketiga ini tim IMF masih akan mengawasi dengan datang ke Indonesia sebanyak dua kali dalam setahun. Titrin menegaskan, meskipun pemerintah sudah mengakhiri program dengan IMF, pihaknya tetap akan datang ke Indonesia untuk memantau perkembangan ekonomi. Semua anggota IMF setelah program minimal satu tahun akan di kaji ulang, kata dia. Pengawasan ini dilakukan sampai kondisi ekonomi bisa benar-benar pulih. Kaji ulang ini akan dilakukan dengan cara bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah untuk membahas crash programme. Tim exit strategy yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti sudah menyusun tiga opsi kepada IMF, opsi itu adalah post programme monitoring, non post programme monitoring dan stand by arrangemens. Mengomentari opsi yang ditawarkan pemerintah itu, Titrin menanggapi opsi itu bisa saja diakukan, namun jika benar-benar keluar dari program IMF pemerintah harus benar-benar mengawasi dan meningkatkan stabilitas makro. Jika pertumbuhan masih 3-4 persen opsi itu akan sulit dilakukan, katanya. Untuk itu, jika opsi yang dipilih adalah keluar dari program IMF, pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih pesat lagi. Menurut Titrin, pertumbuhan ekonomi empat persen tidak akan cukup untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Meski begitu, Titrin mengakui saat ini kondisi Indonesia sudah mulai membaik. Titrin memuji ketahanan ekonomi Indonesia meski ada bom Bali, perang Irak dan mewabahnya virus sindrom pernapasan sangat akut (SARS) Ini sangat luar biasa katanya. Kuota pinjaman Indonesia sebesar US$ 2,8 miliar. Namun pada 2003, pinjaman Indonesia sudah mencapai US$ 5 miliar. Dari jumlah itu, dana yang sudah dicairkan sebesar US$ 3 miliar. Indonesia diharuskan membayar selama 12 kali cicicilan masing-masing sebesar US$ 400 juta. Pembayaran itu harus sudah lunas pada 2007. (Bagja Hidayat - TNR)