4. Dugaan Penyelewengan Dana Umat di ACT, Erick Thohir Minta BUMN Evaluasi Penyaluran CSR

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan perusahaan pelat merah telah diminta melakukan evaluasi terhadap penyerahan bantuan atau dana CSR lewat lembaga filantropi. Permintaan itu menyusul adanya dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Ya kita sudah minta (evaluasi) ya, kita evaluasi terhadap penyeraahan bantuan yang diberikan oleh BUMN," ujar Arya saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Juli 2022.

Arya memastikan selama ini penyaluran CSR oleh BUMN sudah berlangsung ketat dan terarah. Kementerian BUMN mendorong dana sosial perusahaan diperuntukkan terutama bagi tiga bidang, yaitu pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup.

Ihwal terbongkarnya dugaan penyelewengan dana di salah satu lembaga filantropi itu, Arya melihat perlu adanya penelusuran penggunaan dana sosial yang sudah disalurkan lewat pihak ketiga. "Kami meminta BUMN untuk apakah benar tidak selama ini terverifikasi bantuan mereka terhadap proses yang di ACT," kata Arya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kelompok Wisata Labuan Bajo Tolak Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

Sebanyak 13 kelompok wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menolak rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta per orang. Sebelumnya, harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo itu dipatok Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu.

Wakil Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTT Robert Waka mengatakan para penolak adalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Kapal Wisata (Askawi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar).

"Kemudian, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp), Astindo, Insan Pariwisata Indonesia (IPI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar), Barisan Pengusaha Labuan Bajo (BPLB), dan Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas)," kata Robert seperti dikutip dari Antara, Jumat, 8 Juli 2022.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Peta Jalan Ekonomi dalam Menghadapi Pandemi Jadi Agenda Utama G20

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4