TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS Kesehatan membukukan surplus aset neto dana jaminan sosial kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp 38,76 triliun.

Dengan begitu, kondisi aset neto dana jaminan sosial kesehatan badan tersebut membaik ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang mencatatkan defisit senilai Rp 5,69 triliun pada 2020 dan defisit Rp 51 triliun di 2019.

Laporan keuangan BPJS Kesehatan 2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Kamis, 30 Juni 2022, menunjukkan kondisi keuangan dana jaminan sosial per 31 Desember 2021 tersebut sudah sesuai ketentuan. Salah satunya adalah keuangan dana jaminan sosial mencukupi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

Adapun pendapatan iuran BPJS Kesehatan sepanjang tahun lalu naik 2,48 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 143,32 triliun, dari sebelumnya Rp 139,85 triliun pada tahun2020.

Selain itu, pendapatan investasi melonjak signifikan hingga 883,45 persen menjadi Rp 1,43 triliun pada tahun 2021 lalu. Padahal di tahun sebelumnya, pendapatan investasi hanya mencapai Rp 145,12 miliar.

BPJS Kesehatan pun menerima pendapatan dari kontribusi pajak rokok senilai Rp 1,08 triliun pada tahun lalu. Adapun perolehan dari kontribusi pajak rokok ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,24 triliun.

Sementara itu, beban jaminan kesehatan tercatat turun 5,42 persen yoy. BPJS Kesehatan mencatat beban jaminan kesehatan pada 2021 sebesar Rp 90,33 triliun. Dengan kinerja itu, BPJS Kesehatan membukukan surplus tahun berjalan senilai Rp 44,45 triliun.

BISNIS

Baca: Bantah Lakukan PHK, Produsen Sepatu Nike Sebut Berhentikan 297 Karyawan karena ..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.