10 Nama Calon Anggota BPK Periode 2022-2027 Diumumkan, Ada Anggito Abimanyu

Jumat, 10 Juni 2022 13:45 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengumumkan 10 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2022 - 2027. Kesepuluh nama tersebut dipilih berdasarkan Keputusan Rapat Internal Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbangkan pada tanggal 12 Januari 2022 lalu.

Sepuluh calon anggota BPK itu nantinya akan mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Untuk memenuhi prinsip transparansi publik, DPR mempublikasikan 10 calon BPK guna memperoleh masukan masyarakat yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih 1 orang sebagai Anggota sah BPK RI.

Berikut ini adalah daftar 10 nama calon Anggota BPK:

1. Ahmadi Noor Supit

Politikus Partai Golkar ini pernah menduduki kursi DPR pada Komisi XI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan I. Pada Pemilu Legislatif 2009, ia mengantongi 42.946 suara. Tak hanya itu, ia juga sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR-RI pada 2014-2019.

Advertising
Advertising

2. Izhari Mawardi

Ia menjabat sebagai direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Izhari aktif menduduki jabatan publik yang berasal dari Partai Golkar sebagai Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada tahun 2019-2021, ia didapuk sebagai Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta.

3. Nugroho Agung Wijoyo

Analis Kebijakan Madya di Kementerian Keuangan ini pernah menjadi anggota dewan di PT Greenwood Sejahtera Tbk, perusahaan pengembang properti.

4. Rachmat Manggala Purba

Ia pernah menjabat sebagai Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Rachmat memiliki pengalaman di perusahaan penilai dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.

5. Tjipta Purwita

Tjipta adalah Ketua Komite Pengembangan Organisasi, SDM dan Penguatan Wilayah yang juga menjabat sebagai Dirut PT Inhutani II. Alumnus IPB angkatan 17 ini memiliki misi untuk selalu amanah dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya.

<!--more-->

6. Abdul Rahman Farizi

Sosoknya masih baru dikenal di peta politik Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Tenggara.

7. Wahyu Sanjaya

Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatra Selatan II. Wahyu adalah politikusi dari Partai Demokrat. Pada tahun 2021, terpilih menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

8. Anggito Abimanyu

Anggito kini menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelumnya, ia merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2012.

9. Dori Santosa

Dori adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatan itu setara dengan dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian.

10. Erryl Prima Putera Agoes

Erryl kini menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. Namanya dikenal luar di wilayah Maluku Utara.

BISNIS

Baca: Garuda Ajukan Proposal Perdamaian kepada Kreditur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

31 hari lalu

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

40 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

43 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

44 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

44 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

44 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

44 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

44 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

45 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya