Sejak 2020 hingga 2022, pemerintah menggelontorkan dana besar untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2022, misalnya, anggaran tersebut mencapai Rp 455,62 triliun.

Adapun realisasi dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi atau PC PEN hingga 13 Mei 2022 sebesar Rp 80,79 triliun atau 17,73 persen dari total alokasi. Secara rinci, penanganan kesehatan terealisasi Rp 15,21 triliun.

Dana itu digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 11,6 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp 1,59 triliun. Kemudian, insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun dan penanganan Covid-19 melalui dana desa sebesar Rp 800 miliar.

Adapun penanganan kesehatan terserap Rp 15,2 triliun atau lebih rendah dibandingkan alokasi anggarannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya berharap kondisi pandemi tetap terjaga agar tidak terjadi outbreak.

Sementara itu, realisasi perlindungan masyarakat mencapai Rp 51,09 triliun. Anggaran ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp 6,1 triliun untuk 20,3 juta KPM.

Kemudian BLT Desa sebesar Rp 8 triliun untuk 6,5 juta keluarga, bantuan bagi pedagang kaki lima dan warung Rp 1,6 triliun bagi 991 ribu PKL dan 880 ribu nelayan, serta Kartu Pra Kerja Rp 2,4 triliun bagi 665,6 ribu orang. Terakhir, dari sisi penguatan pemulihan ekonomi, anggaran PEN terealisasi Rp 14,48 triliun.

Dana terserap untuk program pariwisata sebesar Rp 190 miliar, Information and Communication Technology (ICT) Rp 0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp 8,14 triliun, dan insentif perpajakan sebesar Rp 5,2 triliun. Menurut Airlangga, Covid-19 masih menjadi tantangan pada 2023.