TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan sebaiknya seluruh rantai distribusi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana di bawah kendali Bulog agar pengawasan lebih mudah.

Ia mengatakan selama ini model subsidi minyak goreng curah diserahkan ke skema swasta, yang berakibat masih panjangnya rantai distribusi. "Jadi Bulog harus bermain maksimal, beri kewenangan lebih dan infrastruktur pergudangan harus ditambah hingga menjangkau seluruh wilayah," kata Bhima pada Tempo, 25 Mei 2022.

Menurutnya, tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng karena mengulang kesalahan pada domestic market obligation (DMO) sebelumnya. Masalah mahalnya minyak goreng, kata dia, ada di persoalan distribusi. Meski pasokan berlimpah selama distribusi dikendalikan swasta maka marjin keuntungan dari tiap titik distribusi akan sulit dikendalikan, ujarnya.

Bhima berujar, kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah perlu diubah ke subsidi minyak goreng kemasan sederhana. Pemberian subsidi, kata dia, tetap penting untuk menjaga harga minyak goreng terjangkau bagi pelaku usaha makanan minuman skala UMKM dan masyarakat pendapatan menengah bawah.

Adapun Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2021. "Penghentian subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang mulai menurun pada pekan ini," tuturnya.

"Kami tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri Perindustrian," kata Putu seperti yang dikutip dari Bisnis.com, 25 Mei 2022.

Baca Juga: Permendag Tata Kelola Minyak Goreng Curah Rakyat Resmi Dirilis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.