TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah sejatinya menghadapi anomali di tengah kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami surplus. Surplus pada periode April 2022 yang senilai Rp 103,1 triliun dianggap sebagai situasi yang semu.

“Pemerintah menghadapi anomali. Pemerintah mungkin mengklaim sekarang APBN sedang surplus. Tapi negara akan menghadapi lonjakan belanja di semester II,” ujar Bhima saat dihubungi pada Senin malam, 23 Mei 2022.

Bhima menuturkan pada semester mendatang, belanja pemerintah berpeluang melonjak akibat belanja subsidi energi. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta restu kepada DPR untuk menaikkan alokasi subsidi BBM dan LPG guna menghadapi tekanan inflasi global.

Tak hanya subsidi energi, pemerintah pun akan menghadapi kenaikan belanja untuk subsidi pangan hingga pupuk. Pada saat yang sama, kendati laju utang luar negeri melandai, pemerintah harus menanggung beban bunga utang yang meningkat imbas penambahan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara.

Adapun surplus per April 2022, ujar Bhima, terdorong oleh booming harga komoditas dan naiknya tarif pajak. “Harga batu bara sedang meningkat pesat. Di sisi lain ada penambahan pajak PPN 11 persen walau itu tidak terlalu signifikan,” kata dia.

Pada saat yang sama, sepanjang April, pemerintah cenderung masih menahan belanjanya. Belanja negara kebanyakan diserap untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan kinerja (tukin). Karena itu kendati mengalami surplus, dia memperkirakan pemerintah belum akan merevisi target defisit APBN 2022 sampai akhir tahun.

<!--more-->

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN April 2022 mengalami surplus sebesar Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus APBN didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun atau lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp 750,5 triliun.

“APBN kita dalam posisi surplus Rp 103,1 triliun bandingkan tahun lalu yang defisit Rp 138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali atau 174,7 persen,” kata Sri Mulyani, Senin, 23 Mei 2022.

Pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun ini, kata Sri Mulyani, meningkat 45,9 persen ketimbang periode sama tahun lalu atau Rp 584,9 triliun. Peningkatan pendapatan didorong oleh penerimaan perpajakan Rp 676,1 triliun.

Pendapatan dari sisi perpajakan, dia menerangkan, naik 49,1 persen dari Rp 453,5 triliun pada April 2021. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) moncer dengan capaian Rp 177,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp 567,7 triliun yang naik 51,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp 374,6 triliun. Pendapatan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 108,4 triliun, naik 37,7 persen dari sebelumnya Rp 78,7 triliun.

Adapun pendapatan negara diperkirakan naik Rp 420,1 triliun dari Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp 2.266,2 triliun sampai akhir 2022. Di sisi lain, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah sudah menghabiskan belanja negara Rp 750,5 triliun hingga April.

Angka itu setara dengan 27,7 persen dari total APBN 2022. Realisasi belanja negara itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 253,6 triliun, belanja non-K/L Rp 254,4 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 242,4 triliun.

EKA YUDHA

Baca juga: Belanja Subsidi BBM dan LPG Naik 50 Persen, Sri Mulyani: Mesti Diwaspadai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.