TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi hingga April 2022 lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG telah mencapai Rp 34,8 triliun.
Sementara itu pada April 2021, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG hanya Rp 23,2 triliun. “Kenaikan harga komoditas berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan LPG,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin, 23 Mei 2022.
Dengan demikian, realisasi belanja subsidi energi per April 2022 sudah menembus 44,8 persen dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sri Mulyani merincikan, kompensasi BBM sebesar Rp 18,1 triliun telah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dalam negeri.
Adapun volume penyaluran subsidi BBM ini tercatat mencapai 4,1 juta kiloliter atau meningkat dari tahun sebelumnya 3,6 juta kiloliter. Sedangkan volume penyaluran LPG dari 1,8 juta metrik ton meningkat menjadi 1,9 juta metrik ton.
Menurut Sri Mulyani, tingginya belanja subsidi dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Percepatan pencairan kurang bayar Subsidi Energi dan peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi turut menjadi faktor besarnya penyerapan subsidi.
Sebaliknya, realisasi subsidi listrik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga April tahun ini, subsidi listrik sebesar Rp 11,6 triliun atau turun 15,3 persen dari 2021 sebesar Rp 13,7 triliun. Selain listrik, subsidi pupuk pun turun tipis dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 1,8 triliun dengan penyaluran 3 juta ton pada 2022 dan 2,6 juta ton pada 2021.
Di sisi lain, subsidi bunga kredit program melonjak Rp 0,7 triliun menjadi Rp 8,3 triliun atau naik 1.085,7 persen. Sementara itu, subsidi non-energi lainnya turun menjadi Rp 0,1 triliun dari Rp 0,3 triliun sebelumnya.
“Untuk KUR debiturnya naik dari 2,3 juta menjadi 2,7 juta dan dari sisi jumlah kredit yang disalurkan Rp 83,1 triliun menjadi Rp 125,6 triliun,” kata Sri Mulyani.
Mantan bos Bank Dunia menuturkan hal ini menandakan aktivitas ekonomi mulai pulih ditandai dengan permintaan terhadap barang bersubsidi yang ikut melejit. Sri Mulyani meminta agar kondisi ini diwaspadai. Bendahara negara meminta Pertamina mengendalikan bahan bakar energi yang disubsidi.
“Ini mesti diwaspadai karena kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas,” kata Sri Mulyani.
Adapun pada pekan lalu, Sri Mulyani mengatakan Kemnterian Keuangan telah mendapat persetujuan DPR RI untuk menambah alokasi dan kompensasi untuk subsidi 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 2 Tantangan Besar dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
