TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja negara untuk penanganan pandemi Covid-19 menurun signifikan hingga 30 April. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi hanya Rp 7,2 triliun atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 39 triliun.

“Tahun lalu, belanja barang melonjak tinggi, tapi itu di-drive oleh pandemi yang masuk dalam program PC-PEN (Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional),” katanya dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Senin, 23 Mei 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, kendati realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 turun, realisasi belanja barang yang bukan untuk penanganan pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. Untuk kegiatan non-pandemi, kata dia, belanja barang naik sangat tinggi, yakni dari Rp 59,7 triliun menjadi Rp 69,8 triliun.

Adapun Sri Mulyani merinci total realisasi belanja negara per April 2022 secara keseluruhan menyentuh Rp 750,5 triliun. Capaian itu setara dengan 27,7 persen dari total APBN 2022 yang sebesar Rp 2.708,7 triliun.

"Total belanja ini terbagi cukup merata,” kata mantan bos Bank Dunia itu.

Sebanyak Rp 253,6 triliun atau 26,8 persen di antaranya merupakan realisasi belanja kementerian dan lembaga. Terbanyak, anggaran diserap untuk belanja pegawai (tunjangan hari raya), kegiatan operasional kementerian dan lembaga, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial ke masyarakat.

Sementara itu, belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp 254,4 triliun atau 25,5 persen terhadap APBN 2022. Belanja ini dialokasikan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).

Sedangkan Rp 242,4 triliun atau 31,5 persen di antaranya merupakan transfer ke daerah dan dana desa. Penggunaan transfer ke daerah ini termasuk untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler tahun ajaran 2022 tahap I.

Adapun Rp 17 triliun yang akan berjalan sampai 20 Mei untuk APBN 2022 ditujukan untuk pembiayaan investasi. Rinciannya, Rp 10 triliun untuk Badan Layanan Umum Lembaga Aset Negara (BLU LMAN), investasi pemerintah untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 6 triliun, dan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 1 triliun.

BISNIS | EKA YUDHA

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 2 Tantangan Besar dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.