BNI Resmi Akuisisi Bank Mayora, Begini Penjelasan BBNI ke OJK

Jumat, 20 Mei 2022 15:21 WIB

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali membuka kesempatan bagi calon pemimpin masa depan untuk bergabung

BNI sebelumnya diberitakan berencana mengambilalih Bank Mayora untuk mendukung transaksi digital masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan transformasi perseroan untuk membentuk suatu bank digital melalui strategi anorganik. Strategi yang dimaksud adalah mengambil alih Bank Mayora untuk kemudian ditranformasikan menjadi bank digital.

Rancangan pengambilalihan tersebut sudah ditandatangani pada 12 Januari 2022 oleh direksi BNI dan Bank Mayora dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing dewan komisaris.

Pengambilalihan Bank Mayora oleh BNI akan didanai melalui pendanaan informal BNI dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (retained earnings) atau kekayaan BNI.

Struktur kepemilikan modal Bank Mayora sebelum dan sesudah transaksi adalah sebagai berikut:

SEBELUM TRANSAKSI

Jumlah Saham

(lembar saham)

Persentase Kepemilikan

(%)

PT Mayora Inti Utama676.313.15280
International Finance Corporation169.078.28820
Total845.391.440100
SETELAH TRANSAKSI

Jumlah Saham

(lembar saham)

Persentase Kepemilikan

(%)

PT Mayora Inti Utama676.313.15236,08
BNI1.198.229.83863,92
Total1.874.542.990100

Sumber: Laporan Informasi atau Fakta Material BNI ke OJK


BISNIS

Baca: MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

17 menit lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

16 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

16 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

16 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

18 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

20 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya