TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yakin jumlah kasus kekerdilan (stunting) pada anak bisa ditekan hingga di bawah 14 persen pada 2024. Target itu diyakini bisa tercapai seiring dengan makin baik dan kian sistematisnya penanganan stunting di Tanah Air.

Moeldoko menjelaskan, saat ini ada 600.000 personel Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan tengkes (stunting). "Sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen pada tahun 2024 bisa tercapai," ucapnya dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2-2022.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada hari ini.

Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) menunjukkan jumlah keluarga berisiko tengkes di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga.

Upaya pencegahan stunting oleh BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah stunting tersebut.

Menurut Moeldoko, sedikitnya ada tiga aktor utama yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan tengkes, yakni bidan, penggerak PKK, dan kader keluarga berencana (KB).

"Dengan tiga aktor utama ini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan permasalahan stunting pun bisa mereka selesaikan," ujar Moeldoko.

<!--more-->

Sedangkan salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik.

Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan baik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bagaimana stunting menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian utama pemerintah.

Prevalensi stunting terus menurun

Bahkan, Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 24,4 persen. Adapun angka prevalensi stunting pada 2021 sudah jauh menurun dibandingkan pada 2018 sebesar 30,8 persen.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target zero stunting pada tahun 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13 persen, salah satunya dipengaruhi inovasi penanganan stunting, yakni program Ojek Makanan Balita (Omaba).

"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Ke depannya, Puskesmas harus naik jumlahnya, sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan Kamil.

ANTARA

Baca: Terkini Bisnis: Korban DNA Pro Rugi Rp 50 M, Ahok Halalbihalal ke Rokan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.