Ilustrasi Pemulihan Ekonomi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Teuku Riefky memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,85 persen year on year pada kuartal I 2022.
"Pertumbuhan PDB di kuartal I 2022 diestimasi berkisar 4,85 persen, atau sekitar 4,75 persen hingga 4,95 persen year on year," katanya dalam Laporan Indonesia Economic Outlook pada Jumat 6 Mei 2022.
Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang pada 2021 tertahan oleh penyebaran COVID-19 telah mulai meningkat seiring kenaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas produksi.
Namun demikian, di sisi lain, pemulihan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya konflik antara Rusia dan Ukraina yang meningkatkan harga komoditas terutama harga pangan dan energi global.
Sebagai produsen utama batubara dan CPO, kenaikan harga komoditas membuat Indonesia dapat menikmati surplus perdagangan sebesar 9,33 miliar dolar AS di kuartal I 2022.
Namun di sisi lain, indeks harga produsen tercatat telah tumbuh 8,77 persen year on year atau melampaui indeks harga konsumen yang tumbuh 2,64 persen yoy pada Maret 2022, yang mengindikasikan terdapat inflasi yang belum diteruskan oleh produsen.
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
2 hari lalu
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.