TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 22 April 2022 dimulai dari deretan syarat mudik lebaran 2022 yang baru saja diumumkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Berikutnya ada berita tentang Panja Komisi VI DPR yang memanggil Erick Thohir soal penyelamatan Garuda Indonesia dan harta kekayaan Ketua BPK Isma Yatun. Lalu ada berita tentang fokus Bappenas pada tahun 2023 dan DPR bakal panggil Mendag Muhammad Lutfi pekan depan.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Simak Syarat Mudik Lebaran 2022 Terbaru, Tak Perlu Tes Antigen dan PCR?

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan syarat dan aturan mudik Lebaran terbaru bagi para calon pemudik yang masuk dalam kelompok pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 16 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran itu selain digunakan sebagai panduan penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan dalam negeri, juga untuk menekan peningkatan penularan Covid-19 selama periode mudik Lebaran.

Simak lebih jauh tentang antigen di sini.

<!--more-->

2. Siang Ini, Panja DPR Panggil Erick Thohir Putuskan Rekomendasi untuk Penyelamatan Garuda

Panitia Kerja Komisi VI DPR akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk mengumumkan rekomendasi terhadap penyelamatan maskapai pelat merah itu. Rapat kerja berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB.

“Rapat ini dalam masa sidang reses dilakukan atas izin pimpinan karena dianggap urgent. Soalnya, Mei ini Garuda sudah akan maju voting untuk PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang),” ujar anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, saat dihubungi pada Jumat, 22 April 2022.

Adapun panja akan melaporkan kepada Komisi VI mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan langkah penyelamatan terhadap Garuda Indonesia. Salah satu poin kesimpulannya, panja memberikan dukungan untuk mempertahankan bisnis maskapai.

Simak lebih jauh tentang Erick Thohir di sini.

3. Ketua BPK Baru Isma Yatun Punya Harta Kekayaan Rp 23,4 Miliar, Ini Rinciannya

Isma Yatun telah mengucap sumpah jabatan saat dilantik menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 21 April 2022. Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua BPK juga diambil sumpahnya pada kesempatan yang sama di Gedung Mahkamah Agung.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih secara musyawarah mufakat dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Selasa 19 April 2022. Pemilihan dilaksanakan oleh seluruh Anggota BPK sesuai dengan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam Sidang Anggota BPK.

Isma Yatun diketahui memiliki harta kekayaan sebesar Rp 23.404.663.549 atau sekitar Rp 23,4 miliar menurut situs elhkpn.kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah tersebut berdasarkan laporan periode 2020 pada tanggal 23 Februari 2021.

Simak lebih jauh tentang BPK di sini.

<!--more-->

4. Bappenas: 2023 Fokus Infrastruktur Tuntas, Tak Ada Proyek Terlantar hingga 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan memfokuskan tahun anggaran 2023 untuk menuntaskan proyek-proyek infrastruktur dan konektivitas.

Ia mendorong pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga memastikan ketercapaian target pembangunan agar tak ada proyek mangkrak.

“Penyusunan program kementerian dan lembaga pada 2023 cenderung atau dioptimalkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas sehingga tidak ada proyek telantar hingga 2024,” ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 secara virtual, Kamis, 21 April 2022.

Simak lebih jauh tentang Bappenas di sini.

5. DPR Panggil Mendag Minggu Depan, Minta Penjelasan Soal DMO dan Harga Pangan

Komisi VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi pada pekan depan. Pemanggilan ini berkaitan dengan ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO).

“Kami langsung inisiatif untuk memanggil Menteri Perdagangan minggu depan, jadwalnya sedang diatur untuk kapan hari tepatnya,” ujar anggota Komisi VI, Andre Rosiade, saat dihubungi pada Jumat, 22 April 2022.

DPR, kata Andre, bakal meminta penjelasan kepada Lutfi mengenai pemberian izin ekspor saat pemerintah menetapkan kewajiban domestic market obligation (DMO) pada akhir Januari lalu. Saat itu, setiap perusahaan sawit yang akan mengekspor komiditasnya harus memenuhi ketentuan DMO 20 persen sebelum mendapatkan izin.

Simak lebih jauh tentang Mendag di sini.