Kata Luhut Soal Peluang Nyalon Sebagai Presiden atau Wapres di Pemilu 2024

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 29 Maret 2022 14:18 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan pernyataan tentang Digital Economy Working Group (DEWG) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022. Foto: TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal peluangnya mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024. Pada saat menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) 2024, Luhut menegaskan dia tidak memiliki rencana untuk mengikuti kontestasi politik nasional hingga ke level tersebut.

"Semua yang di bawah langit ada batasnya. Saya pikir ada waktunya saya akan pensiun," kata Luhut di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.

Dua tahun lalu, Luhut mengungkapkan rencana pensiun dari jabatannya sebagai menteri atau pejabat negara pada 2024. Setelah mengelarkan tugasnya di Kabinet Indonesia Maju, Luhut memastikan tak akan kembali duduk di kursi pemerintahan.

"Sisa hidup saya sampai 2024 masih ingin membuat yang terbaik bagi republik. Setelah itu saya fokus ingin mengurusi sekolah," ujar Luhut dalam wawancara bersama Radio RRI, 2 Mei 2020.

Sekolah yang dimaksud Luhut adalah yayasan miliknya, yakni Yayasan Del di Sumatera Utara. Luhut merintis sekolah multi-jenjang yang berfokus pada pendidikan teknologi informatika itu sejak 2001. Di samping itu, Luhut juga memiliki Yayasan Luhut Bakti Pertiwi yang tersebar di sekitar 23 provinsi dan Yayasan Bina Prakarsa.

Selain mengurus sekolah, Luhut berniat ingin menjadi mentor bagi anak-anak muda. Ia pun berencana bakal berfokus di penelitian yang tengah digelutinya, yakni penelitian di bidang pertanian.
<!--more-->
Luhut menjelaskan, saat lengser dari jabatannya kelak, ia bakal berusia 77 tahun menjelang 78 tahun. Adapun selagi masih menjabat sebagai menteri, ia memastikan akan mengoptimalkan kinerjanya. "Harus fit, hati juga badan dijaga," ucapnya.

Luhut telah berkiprah di dunia pemerintahan sejak era Reformasi. Pada masa kepemimpinan BJ Habibie tahun 1999, dia didapuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Tak lama berselang, setelah BJ Habibie lengser, yakni pada 2000, Luhut diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan menggantikan Jusuf Kalla.

Kemudian pada masa kepemimpinan Jokowi, ia digandeng sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga menempati kursi menteri di beberapa pos kementerian strategis. Dalam kampanye pemilihan presiden, Luhut pun telah dua kali mendukung Jokowi dan membentuk tim sukarelawan yang mengumpulkan para purnawirawan TNI bernama Bravo 5.

BISNIS

Baca: Pertamina Akan Beli Minyak Mentah dari Rusia karena Harga Lebih Murah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

3 menit lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

38 menit lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

40 menit lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

46 menit lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya