Terkini Bisnis: Jokowi Sebut Kata Bodoh hingga Gilang Juragan 99 Lapor SPT

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 26 Maret 2022 12:00 WIB

Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. BPMI Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu pagi, 26 Maret 2022, dimulai dari Presiden Jokowi sebut kata bodoh dan meminta hadirin tidak tepuk tangan saat jengkel soal impor hingga Gilang Juragan 99 lapor SPT dan ikut tax amnesty.

Adapula berita tentang Menparekraf Sandiaga Uno memastikan konser musik sudah bisa digelar hingga Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan mudik Lebaran 2022.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang pagi ini:

1. Kesal Soal Impor, Jokowi Sebut Kata Bodoh hingga Minta Hadirin Tak Tepuk Tangan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kejengkelannya saat menyoroti banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat maupun daerah.

"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. [Pemerintah] daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Rp 535 triliun, lebih gede di daerah," kata Presiden saat Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Provinsi Bali, 25 Maret 2022.

Kekesalan Jokowi terhadap maraknya pengadaan barang dan jasa yang diimpor diungkapkannya dengan menyebut kata 'bodoh' hingga meminta hadirin tidak tepuk tangan.

Sebut Kata Bodoh
Saat mengungkapkan potensi pengadaan barang dan jasa tidak impor atau membeli produk-produk dalam negeri, Jokowi menyebut hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan daerah 1,5 sampai 1,71 persen dan BUMN 0,4 persen. Caranya, pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN konsisten membeli barang yang diproduksi pabrik-pabrik dan UKM-UKM dalam negeri.

"Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor," kata Presiden.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

11 jam lalu

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memberikan analisis soal nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS belakangan ini.

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

13 jam lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

13 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

14 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

19 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya