TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi Rp 500 triliun pada 2022. Angka itu lebih tinggi dari target semula sebesar Rp 400 triliun.

“Mungkin bisa sampai Rp 500 triliun pada April nanti dan harus selesai Pada 31 Mei sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi akan bisa terlihat pada tahun ini,” ujar Luhut dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Maret 2022.

Pemerintah tengah meluncurkan e-katalog pengadaan barang dan jasa untuk menyerap produk lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Di dalam katalog tersebut, terdapat 200 ribu produk dalam negeri. Jumlah produk ini akan meningkat sampai satu juta unit pada akhir tahun.

Luhut mengatakan alokasi belanja pemerintah yang dikucurkan untuk belanja produk lokal bakal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyitir survei Badan Pusat Statistik atau BPS, ia mengatakan jika sebanyak Rp 400 triliun belanja pemerintah didistribusikan di dalam negeri, angka tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi antara 1,61 sampai 1,7 persen.

<!--more-->

“Jadi pertumbuhan 5,2 persen atau 5 persen yang diramalkan oleh pemerintah dengan ini bisa kita tambah satu sampai 1,7 persen dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6 persen lebih,” kata Luhut.

Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi, belanja produk dalam negeri diklaim akan menciptakan hampir dua juta lapangan kerja.

Aksi ini juga akan memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta pengembangan government marketplace sebagai pasar utamanya.

Luhut mengimbuhkan, upaya pemerintah menyerap produk dalam negeri melalui e-katalog penting. Sebab, pemerintah selama ini merupakan pembeli paling besar atau the biggest buyer. Selain itu, aksi afirmasi tersebut juga digadang-gadang bisa memperbaiki ekosistem belanja pemerintah.

Nantinya, Luhut menuturkan transaksi belanja pemerintah akan dilakukan menggunakan kartu kredit menggunakan QRIS. Dengan kartu kredit pemerintah, bupati, wali kota, dan gubernur bisa mampu mengurangi ongkos operasional daerahnya hingga 20-30 persen.

“Jadi negeri ini kita suka tidak suka akan menjadi lebih efisien ke depan,” kata Luhut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Cerita Baru Luhut dengan Tesla, Republik Pisang hingga Bandingkan dengan Cina

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.