TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian global pada 2022 diproyeksikan masih melanjutkan tren pemulihan dan akan bertumpu pada transisi pandemi menjadi endemi. Oleh karena itu, ekonomi syariah dan industri halal perlu mendapat perhatian.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 4,4 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 5,2 persen (yoy). “Perlu menjadi perhatian juga bahwa ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia merupakan sektor yang memiliki peluang pertumbuhan menarik secara global,” katanya dalam rilis, Sabtu, 19 Maret 2022.

Asesmen berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilient terhadap tekanan global. Di tengah tekanan inflasi global, inflasi Indonesia di Februari 2022 masih terkendali, berada di bawah kisaran target 2,06 persen (yoy).

Dia mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah pada 2022, salah satunya dengan memberikan stimulus bagi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain. Utamanya, sektor pertanian yang terintegrasi, kuliner halal, dan fashion muslim.

Selain itu, akan dilakukan percepatan perluasan implementasi halal assurance system sebagai percepatan sertifikasi halal pelaku UMK, perluasan penyaluran Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS), penerapan pembiayaan kreatif syariah, serta implementasi layanan syariah BP JAMSOSTEK.

“Saat ini kita juga sedang mengalami pertumbuhan ekonomi digital, didorong oleh terjadinya pergeseran perilaku masyarakat ke platform digital,” ucap Airlangga.<!--more-->

Oleh karena itu, dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk mendorong produktivitas masyarakat akan terus dilakukan.

Berbagai strategi telah diterapkan antara lain melalui Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM termasuk UMKM yang bergerak di sektor halal.

Penyiapan digital talent juga memerlukan dukungan dari sektor pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada 2022. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu reformasi pendidikan dengan arah kebijakan yang secara umum difokuskan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.

Pendidikan juga menjadi salah satu isu yang diangkat dalam working group dan engagement group G20. Dalam Presidensi G20 Education Working Group, Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh yang berkualitas meskipun diterpa pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengajak untuk saling bahu membahu dalam hal peningkatan pendidikan dan kebudayaan. Ajakan ini dirumuskan dalam bentuk empat agenda prioritas pada Education Working Group G20, antara lain Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Teknologi Digital dalam Pendidikan, Solidaritas dan Kemitraan, serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19.

Baca Juga: BSI Sebut Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah Masih Besar