TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia mencatat aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net outflows sebesar US$ 400 juta dolar pada periode Januari hingga 15 Maret 2022," kata Gubernur Bank Indonesia Perry dalam konferensi pers virtual Kamis, 17 Maret 2022.

Bank Indonesia juga memperkirakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan I 2022 diprakirakan tetap rendah, didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut.

Neraca perdagangan Februari 2022 mencatat surplus sebesar US$ 3,8 miliar, didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas, terutama sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global, seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO, di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2022 tercatat sebesar US$ 141,4 miliar, setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Kinerja NPI pada 2022 diprakirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang diprakirakan tetap rendah dalam kisaran 1,1 persen - 1,9 persen dari PDB.

Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang tetap terjaga.

Dia juga mengatakan Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Hal itu dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Dia mengatakan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Jokowi Tanya Sri Mulyani Soal Harga Minyak, Kasus Garuda