Kata Core Soal Kabar Bambang Susantono Ditunjuk Jadi Kepala Badan Otorita IKN

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 10 Maret 2022 07:27 WIB

Bambang Susantono. Foto : Global Partnership for Education

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menanggapi kabar mantan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Otorita Ibu KOta Negara. Menurut Piter, Bambang memiliki latar belakang yang cocok untuk IKN.

"Beliau punya latar belakang pendidikan teknik sipil, termasuk juga perencanaan kota, memiliki latar belakang di Wakil Menteri Perhubungan juga memiliki latar belakang terkait transportasi," kata Piter kepada Bisnis, Rabu, 9 Maret 2022.

Jika Bambang Susantono ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN, Piter berharap pembangunan IKN bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan sesuai jadwal. Pasalnya, dia menilai hal ini akan sangat berisiko jika sampai dengan 2024 ibu kota yang baru belum terwujud di mana akan menjadi beban untuk pemerintahan yang baru.

"Nah ini tentunya juga sangat dibutuhkan, leadership dan kemampuan dari ketua otoritas dalam hal ini Susantono untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak, [untuk] merencanakan dan mengeksekusi pembangunan ibu kota baru," katanya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden Jokowi kemungkinan besok atau lusa. “Ada kemungkinan 1—2 hari ini. Namun, saya belum bisa saya pastikan [kapan akan diumumkan],” kata Wandy kepada wartawan, Selasa.

Bambang Susantono saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Asian Development Bank atau ADB. Menurut data dari laman LinkedIn miliknya, pria kelahiran Yogyakarta 58 tahun silam itu menamatkan kuliah S1-nya di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1982 dan berhasil meraih gelar sarjana teknik sipil. Ia kemudian melanjutkan pendidikan master hingga doktornya di Universitas California Amerika Serikat.
<!--more-->
Total ada dua gelar master yang dia peroleh dari universitas tersebut. Pertama master dalam bidang perencanaan kota dan regional pada 1993. Lalu yang kedua gelar master di bidang mesin transportasi pada 1996.

Pada 1995 atau saat menempuh pendidikan S2-nya, Bambang melakukan penelitian doktornya untuk bidang perencanaan infrastruktur di Universitas California. Ia kemudian berhasil meraih Doctor of Philosophy pada 2000.

Di bidang pemerintahan, Bambang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya, Evert Ernest Mangindaan, mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjadi Wakil Menteri Perhubungan, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.

Setelah berkarier sebagai birokrat, Bambang Susantono kemudian terpilih menjadi Vice President Knowledge Management and Sustainable Development di ADB sejak tahun 2015. Hingga sekarang, Bambang menjadi Vice President ADB yang berkantor di Manila, Filipina.

BISNIS

Baca : Harga Nikel Meroket, Dewan Energi Nasional Dorong Industri Baterai Dikebut

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

10 jam lalu

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

Menurut Kementerian PUPR pemanfaatan AI digunakan untuk membangun dan mempermudah proses konstruksi infrastruktur jalan di IKN

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

11 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

17 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

19 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Aktivitas Tambang Emas Ganggu Wisata Pulau Merah Banyuwangi di Top 3 Tekno

20 jam lalu

Aktivitas Tambang Emas Ganggu Wisata Pulau Merah Banyuwangi di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Kamis pagi ini, 16 Mei 2024, dipuncaki artikel dari perusakan lingkungan oleh aktivitas tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

20 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

1 hari lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

1 hari lalu

Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

Walhi yang sempat mewanti-wanti pemerintah mengenai risiko bencana area Taman Wisata Alam di Lembah Anai menjadi artikel terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

1 hari lalu

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 14 Mei 2024 diawali oleh alasan 9 negara menolak Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya