Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta.
Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.