TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Menteri Keuangan atau Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan 14 poin komunike yang merupakan komitmen dan pernyataan bersama.

Salah satu di antara belasan komunike itu menyoroti upaya memajukan Common Framework for Debt Treatment di luar program Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Utamanya hal itu untuk memberi kepastian kepada 3 negara debitur yang meminta keringanan pembayaran utang.

"Seperti Chad, Ethiopia dan Zambia," seperti dikutip dari butir-butir komunike yang disiarkan dalam siaran pers, Jumat, 18 Februari 2022.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyatakan, sejak terjadinya pandemi, G20 telah memberikan dukungan bagi negara miskin. Dukungan itu melalui pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri dan restrukturisasi utang luar negeri oleh negara G20 kepada negara miskin dan berkembang.

Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan utang, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, lembaga keuangan internasional memfasilitasi melalui penyediaan dana perwalian (trust fund) guna membantu negara miskin dan berkembang.

Forum akan terus mengupayakan capaian yang konkret dan transparan dari legacy Presidensi Indonesia dalam hal mendorong penyelesaian utang-utang negara miskin dan berkembang melalui adopsi kerangka kerja bersama (Common Framework).

Terkait pajak internasional, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 turut memastikan implementasi global yang cepat dari paket pajak internasional dua pilar G20/OECD yang disepakati pada 2021.

Forum tingkat tinggi tersebut juga membahas isu global terkini yang menjadi perhatian bersama antara lain pemulihan ekonomi global yang masih berlanjut, tetapi dengan laju yang berbeda antar Negara. Selanjutnya, momentum yang melemah akibat kembali merebaknya varian baru virus Covid-19.

Perbedaan kapasitas dalam mengatasi pandemi Covid-19, termasuk melalui penyediaan vaksin di berbagai Negara menjadi faktor utama yang menyebabkan pemulihan yang tidak merata. “Faktor-faktor ini tentu akan membentuk lansekap ekonomi global ke depan,” kata Erwin.

<!--more-->

Setelah terkontraksi 3,3 persen pada 2020, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi global akan tumbuh 5,9 persen pada 2021 dan kembali mengalami kontraksi ke 4,4 persen pada 2022.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap kontraksi tersebut, di antaranya meningkatnya harga pangan dan energi, potensi kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasokan, bencana akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. “Untuk dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka penanganan pandemi menjadi prasyarat utama,” ucap Erwin.

14 Poin Komunike Hasil Pertemuan Menkeu-Bank Sentral G20

Pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 telah mendiskusikan enam agenda prioritas. Keenam agenda prioritas itu meliputi ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur serta perpajakan internasional.

Dari pertemuan tingkat tinggi itu juga dihasilkan 14 komunike. Berikut rinciannya:

1. Melanjutkan pemulihan yang merata secara global baik dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik maupun ekonomi

2. Menggunakan semua alat untuk mengatasi dampak pandemi khususnya kepada yang paling terkena dampak

3. Menekankan prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi di seluruh dunia

4. Memastikan implementasi secara global terkait dua pilar perpajakan internasional pada tahun 2023

5. Memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional termasuk mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan dan mengembangkan local currency capital markets

6. Mendukung negara-negara rentan yang salah satunya sebesar 60 miliar dolar AS melalui penyaluran Special Drawing Rights (SDRs) dan menyerukan kepada IMF untuk membentuk Resilience and Sustainability Trust (RST)

<!--more-->

7. Memajukan Common Framework for Debt Treatment di luar DSSI untuk memberi kepastian kepada negara-negara debitur yang meminta keringanan pembayaran utang seperti Chad, Ethiopia dan Zambia

8. Merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dapat diakses dan terjangkau

9. Mengatasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati sekaligus menegaskan komitmen negara-negara maju dalam memobilisasi pendanaan iklim sebesar US$ 100 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang

10. Mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan UNFCCC dan Perjanjian Paris

11. Memperkuat ketahanan sektor keuangan global untuk memastikan pemulihan ekonomi yang adil dan menghindari potensi dampak buruk dari pandemi untuk menjaga stabilitas keuangan termasuk implementasi lanjutan dari Peta Jalan G20 yakni pembayaran lintas batas

12. Menangani secara komprehensif potensi manfaat dan risiko terhadap stabilitas keuangan global yang timbul dari perkembangan inovasi teknologi termasuk risiko dunia maya dan potensi kesenjangan peraturan dan arbitrase yang ditimbulkan oleh kripto

13. Memajukan agenda inklusi keuangan untuk memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM

14. Mendukung Financial Action Task Force (FATF) sebagai badan penetapan standar global untuk mencegah dan memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi.

MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Baca: Aset Rp 75 Miliar Disita, Ulung Bursa Gugat Satgas BLBI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.