TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah dari sisi sains, ilmu pengetahuan dan keteknikan yang masih harus diselesaikan di tahap awal proyek ini.

"Tolong diperhatikan, jangan grasah-grusuh (tergesa-gesa)," kata dia dalam diskusi daring IAGI, Minggu, 30 Januari 2022.

Oleh sebab itu, Andang menilai proyek tersebut belum tepat untuk dibangun saat ini. Ia menyadari kalau pemindahan ibu kota baru ini merupakan keputusan politik. Akan tetapi, ia meminta pemerintah juga mempertimbangkan waktu pemindahan tersebut.

Lantaran, proyek ini menggunakan uang rakyat dan uang pinjaman yang punya konsekuensi pada anak cucu nantinya. "Saya sebagai geologist, fine, oke kita pakai sains untuk bantu pemerintah dan negara pindah ibu kota negara, tapi sebagai warga negara saya punya hak politik, timing-nya lihat dulu lah," kata dia.

Sebelumnya, sidang paripurna DPR resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. DPR sudah menyerahkan draf RUU ini ke Istana. Saat ini, RUU IKN ini tinggal menunggu diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi UU IKN.

Ada beragam kritik yang dilontarkan Andang dalam diskusi ini, salah satunya para ahli yang dilibatkan sebelum DPR menyetujui RUU IKN. Andang mencatat hanya ada empat pakar tata ruang yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN, tapi tak ada satupun yang bicara soal daya dukung fisik geologi IKN.

<!--more-->

"Tidak ada satupun pakar geologi, geoteknik, hidrogeologi geofisik, geologi lingkungan, geologi bawah permukaan dan geologi kebencanaan yang diundang," kata dia dalam paparannya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah IAGI Kalimantan Timur Hamzah Umar punya pandangan berbeda. Ia mengibaratkan pemindahan ibu kota ini seperti seorang nahkoda yang membawa kapal dan menghadapi ombak angin di depannya.

"Kita tak bisa mundur karena punya tujuan, kita mitigasi, cari jalur yang aman, insyaallah minim potensi bencana, sehingga masyarakat bisa sejahtera dan aman," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rita Susilawati, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan serangkaian kajian atas lokasi ibu kota baru. Tapi Rita memberikan disclaimer bahwa Badan Geologi tidak ikut serta dalam pemilihan di mana wilayah ibu kota akan dibangun.

"Kami hanya memberikan rekomendasi kondisi seperti ini di wilayah IKN yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah," kata dia.Sementara untuk di mana kawasan inti pemerintah dan kawasan lain di dalam IKN, kata Rita, penentuan ada di tangan tim khusus yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Tapi berdasarkan kajian yang sudah dibuat Badan Geologi, Rita menyebut lokasi proyek IKN memang masih berada di wilayah yang aman untuk pembangunan. "Tapi dengan mitigasi," ujarnya.

BACA: Ridwan Kamil Bicara Soal Kans Menjadi Kepala Otorita IKN