TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri kembali menyoroti potensi konflik kepentingan akibat menyatunya kekuatan negara dan korporasi atau pengusaha di Indonesia.

Kolaborasi antara negara dan pengusaha, kata Faisal, terlihat dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia teranyar. Ia menyoroti sejumlah posisi pejabat teras Kadin yang diisi pejabat eksekutif, legislatif.

"Eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan negara. Sementara Kadin adalah institusi market atau korporasi atau bisnis," ujar Faisal dalam webinar, Sabtu, 29 Januari 2022.

Ia pun mengklaim telah menyampaikan langsung pandangannya kepada salah satu pejabat publik yang juga menjadi pengurus Kadin Indonesia, yaitu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.

"Saya bilang, Mas Tiko, ini ndak elok, ini moral dasar, Bapak mundur saja, Mas tiko mundur saja dari Waketum Kadin, serahkan kepada pengusaha lain. Barangkali tujuan baik, tapi secara simbolik tidak baik," ujar Faisal mengulang perkataannya kepada Kartika.

Meskipun ada pernyataan bahwa pejabat publik itu akan menjaga integritas kala merangkap jabatan dengan pengurus Kadin, Faisal Basri tetap skeptis. "Ya enggak bisa, kita kan bukan malaikat."

Tak hanya Kartika, Faisal juga menyebut ada Staf Khusus Menteri Investasi yang menjabat Wakil Ketua Umum Kadin, begitu pula dengan Ketua MPR yang juga pejabat teras Kadin.

"Repot ini state and korporasi di dalam satu sosok," ujar Faisal.

<!--more-->

Ia khawatir melebutnya batasan antara dunia usaha dan negara ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk kepentingan pribadinya. Misalnya, pengusaha yang menjadi pejabat di kementerian bisa mengumpulkan data atas nama negara dengan lebih mudah.

"Anggota DPR masih jadi pengusaha dan komisaris. Anak presiden jadi wali kota dan komisaris. Itu tidak boleh. Mundurlah dan berikan ke saudaranya. Semakin tinggi konflik kepentingan akan semakin dahsyat korupsi," kata Faisal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menanggapi soal posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia yang dipersoalkan.

"Kami kan ditugaskan di sana supaya justru membuka suatu ekosistem kolaboratif antara Badan Usaha Milik Negara dengan swasta karena BUMN ingin menjadi ekosistem terbuka," ujar Kartika saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Rabu, 22 Desember 2021.

Ia pun menjamin tidak akan ada konflik kepentingan meskipun ia merangkap dua jabatan tersebut. Pasalnya, menurut dia, Kadin sejatinya hanya organisasi kemasyarakatan dan bukan untuk mengambil keputusan.

"Enggak ada. Itu untuk membuka komunikasi saja. Karena proses bisnis kan di korporasi semua," kata Kartika menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri tersebut.

Baca: Kemendag Kembali Segel Perusahaan Robot Trading Berkedok MLM

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.