TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah akan memprioritaskan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk pengusaha dalam negeri. Dalam rencana pembangunannya, pemerintah membuka ruang masuknya para pemodal untuk membangun area-area komersial.

“Saya cenderung kalau bisa dikasih ke pelaku (usaha) ekonomi yang domestik. Kan saya cerita, kita punya pelaku bisnis dalam negeri. Dana-dana (investasi) itu masukkan aja di sini untuk mengerakkan ekonomi dan membantu membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dalam wawancara bersama Tempo di kantornya, Selasa, 25 Januari 2022.

Adapun sumber dana pembangunan ibu kota baru tak hanya berasal dari APBN. Suharso mengatakan pembangunan juga akan didukung modal swasta, pemanfaatan aset barang milik negara, sampai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Bappenas menghitung pembangunan IKN tahap pertama hingga 2024 membutuhkan dana Rp 110 triliun. Dana itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur dasar, seperti perumahan, Istana Negara, jalan utama, jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai pelabuhan.

Dari besaran anggaran yang dibutuhkan, pemerintah belum menghitung secara pasti berapa persen investasi yang akan dikeluarkan dari APBN dan porsinya untuk sumber dana lain. Namun Suharso memastikan pada 2022, pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 12 triliun dari uang negara.

“Jadi untuk membangun ibu kota, kami membuka kesempatan (bagi investor),” kata dia.<!--more-->

Gula-gula Investasi dari Berbagai Negara

Pemerintah sebelumnya mengklaim telah mendengar minat berbagai negara untuk menanamkan investasi di IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mengatakan Uni Emirat Arab sedang memetakan investasi ke Indonesia, termasuk untuk proyek ibu kota baru.

Bahlil yakin UEA akan mengalokasikan nilai investasinya lebih besar dari yang sudah dikomitmenkan di awal. "Karena pembicaraan Bapak Presiden dan Pak Luhut dengan Raja di UEA itu angkanya yang saya dengar lebih,” ujar Bahlil, 2021 lalu.

Indonesia mengantongi komitmen investasi dari UEA sebesar US$ 44,6 miliar atau sekitar Rp 637 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar Amerika). Dari nominal tersebut, US$ 18 miliar akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI.

Sebagian besar dari angka tersebut pun berpeluang dikucurkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN baru di Kalimantan Timur. Tak hanya UEA, pemerintah sempat menyebut negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Denmark, Cina, Singapura.

Baca Juga: Wilayah Otorita IKN Akan Keluar dari Provinsi Kalimantan Timur

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.