TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah berjanji tidak akan menggusur warga asli dan masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah sudah memperluas kawasan inti ibu kota dari 5.600 hektare menjadi 6.700 hektare.
“Tidak ada (penggusuran). Kami akan berikan program-program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.
Suharso memastikan pengelolaan IKN akan memperhatikan hak atas tanah kelompok masyarakat asli. Dia menyatakan pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat sejak awal rencana IKN digaungkan presiden untuk menghindarai konflik lahan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya mencatat lahan IKN seluas 256,1 ribu hektare bukan tanah kosong. Direktur WALHI Kalimantan Timur Yohana Tiko mengatakan ada masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan IKN sejak 1963.
Walhi, kata Tiko, menyoroti perpindahan dan penambahan penduduk di IKN yang berpotensi menggerus masyarakat sekitar. “Ini akan punya potensi konflik sosial dengan penduduk lokal yang memiliki sejarah tenurial yang cukup erat sebelumnya,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
